KETAPANG - Camat se-Kabupaten
Ketapang, Kalbar, diwajibkan hadir oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan SH,
M.Sos di Pendopo Rumah Dinas Bupati Ketapang, Selasa (26 Februari 2019) pagi.
Mereka mendengarkan arahan langsung Bupati Ketapang, terkait dengan tugas-tugas
pemerintahan yang melekat pada kecamatan.
Usai Bupati Ketapang memberikan arahan selanjutnya materi pengarahan
disampaikan oleh Asisten I Setda Ketapang Bidang Pemerintahan, Donatus Franseda
AP, MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Ketapang, Drs Heryadi M.Si dan Kabag Tata Pemerintahan Setda Ketapang, Drs
Anwar MM.
Bupati Ketapang menjelaskan pentingnya pertemuan tersebut, sehingga harus
dihadiri para camat. Menurutnya, diketahui selama ini latar belakang pendidikan
para camat yang ada di Ketapang berbeda-beda, ada yang sarjana sosial, sarjana
hukum, sarjana ekonomi dan lain-lain. Karena itu, pengarahan tersebut sangat
penting menyangkut bidang-bidang tugas pemerintahan yang dilakukan oleh
camat.
Menurut Bupati Ketapang, ada tiga tife pemerintahan, diantaranya dilahirkan
untuk menjadi pemimpin, misalnya para pangeran untuk menjadi raja. selanjutnya
pemimpin yang karismatik karena melakukan perubahan-perubahan seperti Nelson
Mandela maupun Presiden Soekarno. Sosok tersebut, karena karismanya bisa
menjadi pemimpin.
"Nah kita ini leadership situasional, situasi yang jadikan kita
sebagai pemimpin," tegas Bupati Ketapang, Martin Rantan SH, M.Sos.
Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, maka melalui kebijakan
yang ada pada Bupati Ketapang, selanjutnya diperintahkan Baperjakat untuk
membuat pertimbangan. Melalui Baperjakat-lah, para camat yang ada ini,
mengalami perubahan status menjadi seorang pemimpin di kecamatan.
Sosok yang pernah menjadi anggota DPRD Ketapang dan DPRD Kalbar ini
menyebutkan tugas-tugas pemerintahan, sebagaimana dijalankan oleh para
camat."Saya minta camat lakukan tugas koordinasi terhadap urusan yang
berkaitan dengan pemerintahan," kata Bupati Ketapang.
ia menyebutkan di Sekretariat Daerah terdapat tiga Asisten. Maka, tugas Camat
di kecamatan juga mengarah kepada bidang-bidang tugas di Sekretariat Daerah.
Bupati Ketapang menyebutkan urusan pemerintahan di kecamatan tentu tidak
bisa diserahkan ke Kapolsek atau Danramil. Dalam menjalankan pemerintahan,
tentunya Camat harus tegas supaya tidak berimplikasi pada jalannya pemerintahan
di Kecamatan. Camat merupakan pemegang keputusan tertinggi di kecamatan.
Kalau terkait dengan penegakan hukum di kecamatan, maka tugas tersebut
dikoordinasikan dengan Kapolsek setempat. Demikian juga, sekiranya ada hal yang
luar biasa di Kecamatan, maka segera dikoordinasikan dengan Kapolsek dan Danramil.
Selain tugas pemerintahan, Bupati Ketapang juga menyinggung dengan tugas
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kondisi perekonomian di wilayah Kecamatan
tentu menjadi tanggungjawab pihak kecamatan. Jika ada hal-hal yang bisa
dikoordinasikan dengan pihak perusahaan, diskusikan mengenai tanggungjawab
sosial perusahaan (CSR). tentunya camat, juga harus mempelajari juga dokumen
perusahaan yang berinvestasi di Kecamatan.
Jika sistem sudah berjalan dengan baik, menurut Bupati, tentunya tidak
semua persoalan di kecamatan harus dikoordinasikan ke Bupati. Dalam
menyelesaikan persoalan di lapangan, misalnya tentang kemitraan perkebunan,
bisa Camat melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Perkebunan maupun Kepala
Dinas Prindagkop.
Demikian juga menjadi penekanan Bupati Ketapang terkait dengan pentingnya Camat
melakukan koordinasi dengan pihak desa. Jika ada kendala, harus segara diambil
langkah-langkah mengatasinya. "Jujur saya katakan, misi ketiga yaitu
meningkatkan perekonomian masyarakat sangat berat, karena itu harus didukung
oleh pihak Kecamatan," ucapnya.
Lebih lanjut Bupati Ketapang menuturkan pentingnya semua pihak
memberdayakan potensi desa. Potensi ekonomi yang ada di kecamatan dan desa,
Bupati Ketapang membuka ruang untuk didiskusikan. Ia merencanakan diskusi akan
dilakukan usai Bupati Ketapang pulang dari memenuhi undangan di Athena bersama
Sekda Ketapang. Upaya mengangkat potensi ekonomi harus terus ditingkatkan,
apalagi lebih dari 70 persen masyarakat adalah petani.
"Terkait dengan tugas urusan umum, administrasi dan kepegawaian tidak
perlu saya jelaskan, tugas-tugas di kecamatan ini sedang kita pikirkan, nanti
kita minta masukan dari Bagian Organisasi," ucap Bupati Ketapang.
Bupati Ketapang melanjutkan dengan membahas Ipoleksosbudhankam. Menurutnya
Ideologi jelas adalah Pancasila. Sedangkan politik difahami memiliki arti yang
luas. Ada politik praktis, politik pemerintahan, maupun politik identitas.
Karena itu, dalam menghadapi Pileg dan Pilpres, Bupati Ketapang minta Camat
menetralisir kondisi di lapangan. Dalam pemilihan umum Presiden, dan Pileg
2019, para Camat diminta menjadi orang yang mampu mengatasi persoalan krusial
di kecamatan.
Karena itu, Bupati Ketapang menekankan agar situasi aman dan terkendali,
para camat tidak meninggalkan tempat. Jika nanti, ada kondisi kejadian di
tempat, sementara camat tidak ada, maka Bupati Ketapang mengatakan ia akan
langsung memposisikan Plt sebagai pengganti camat.
Terkait dengan ekonomi, Bupati Ketapang menegaskan sudah dijelaskan
sebelumnya. Demikian juga dengan kondisi sosial. Menurut Bupati, adanya kondisi
sosial di masyarakat erat kaitanya dengan banyak persoalan. Karena itu, camat
harus mampu mendelegasikan tugas kepada para Kasi.
Demikian juga dengan budaya. Karena
itu, para camat bertugas disesuaikan dengan adat istiadat yang ada. Soal
budaya ini harus kita lakukan pendekatan, baik secara umum maupun pribadi.
"Terkait dengan Hankam, tugas bapak ibu camat lakukan koordinasi
dengan Kapolsek dan Danramil," ucap Bupati Ketapang panjang lebar.***(PK/LKBK65).
Gambar : Dokumen Humas Sekda Ketapang untuk
LKBK65.
Editor
: Fahrozi
_____________________
“MENGUTIP
SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS
DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
Post a Comment