Pemkab Ketapang dan Bupatinya Salah Terbitkan Perbup, Gaji Honor dan Tenaga Kontrak Dibawah UMR

KETAPANG-‎Soal belakangan ini ribut dimedia sosial dan juga penuh di kantor Polisi tentang Pembuatan Surat Catatan Kepolisian (SKCK) dan ramai di Puskesmas maupun di rumah sakit oleh Tenaga Kontrak,Honor atau Non PNS untuk menghadapi tes kembali,diulas oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan,SH pada saat pengarahan tentang pen‎jabaran APBD Ketapang tahun anggaran  2017,di Pendopo Rumah Jabatan Bupati,Senin,(23/01/2017),siang kemarin.

Disampaikan Bupati Martin bahwa terhadap persoalan itu Pemerintah di Kabupaten Ketapang masih kekurangan PNS maka untuk membantu pelaksanaan program tersebut dibantu oleh tenaga Kontrak atau Non PNS.

"Jadi kalau tadi ada dibilang pengurangan,itu betul memang ada pengurangan,tetapi ada juga pos untuk ditambah misalnya,untuk tenaga dibidang pendidikan,medis,penyuluh pertanian, perikanan, kehewanan dan seterusnya",kata Bupati.

Namun Ia menegaskan,bahwa pengurangan tenaga kontrak itu pada urusan administrasi umum. Seperti salah satunya dikatakan Bupati, dirinya pernah membaca disalah satu surat keputusan dari salah satu Kepala Dinas yang enggan disebutkannya yang menyatakan ada 60 orang honor di dinas itu dan pranata komputernya ada 20 orang lebih.

"Wah,saya pikir Dinas ini artinya mau ‎jadi warnet apa,itu kan terlalu banyak hal-hal seperti ini yang kita kurangi",ucapnya.

Tetapi untuk rekrutmen guru,diakui Bupati  malah ada kekurangan,tapi dalam perekrutan itu, yang akan datang juga dirinya ‎tidak mau malah menumpuk banyak dikota.

"Ini harus ditata ulang kembali, baik itu desa-desa, pesisir,pinggiran maupun pedalaman yang kekurangan guru itu yang ditambah",pesan Martin kepada Kepala Dinas Pendidikan Ketapang.

Selain itu dia juga menyampaikan,bahwa terhadap management ‎tenaga kontrak atau honorer harus menyangkut pola rekrutmen berdasarkan pada misi kepemerintahan yang baik.

"Ini bukan persoalan anggaran tetapi soal kinerja yang mana selama ini cara merekrut itu belum seragam.Dimana kita sudah ada ‎Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, berikan kewibawaan kepada mereka untuk menata pegawai PNS maupun Non PNS di Kabupaten Ketapang ini,kalau kita tidak tata percuma kita bentuk Perda dan melantik pejabat Esselon II sampai IV serta staf di Badan Kepegawaian ini",ungkap Martin.

Menurut Martin khususnya pada peningkatan kesejahteraan tenaga kontrak,karena sampai saat ini jelas Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Bupatinya yang menerbitkan Perbup tentang besaran gaji honor dan tenaga kontrak ini salah.Sebab gajinya dibawah UMR untuk di Kabupaten Ketapang yang Rp.2 juta lebih dan UMP Rp.1,8 juta.

"Kita menggaji mereka itu hanya mampu Rp.1,3 juta,ini salah dalam penggaji an mereka, sedangkan kita bicara keperusahaan harus menggaji karyawannya sesuai UMR,tapi kita pemerintah menggaji dibawah upah minimum regional",tegas Martin Rantan.

Selanjutnya Bupati menghimbau,jika ada yang tidak terima dalam urusan Pemerintah Daerah terhadap penataan terhadap tenaga kontrak dan honorer untuk mendapat hasil kualifikasi, kompetisi,dedikasi dan komitmen serta bersemangat untuk pengabdian yang tinggi.Maka apabila ada yang didapat mau berdemo harap Pol.PP memoto mereka dan rekam namanya ‎dan ia, akan perintahkan tim agar segera tidak diluluskan.

"Karena apa,saya sudah katakan tadi kita telah melanggar undang-undang ketenaga kerjaan, makanya kita tata kembali,berarti itu bukan perintah Martin,tetapi perintah Undang-Undang, kalau untuk penataan ini saja mau demo dan membuat status di Facebook macam-macam artinya orang itu tidak memiliki kepribadian yang baik dan tidak taat, itu jangan diluluskan", tegas Bupati.

‎Untuk itu Bupati berharap,dalam tes perekrutan tenaga Non PNS itu ada wawancara kepribadian dan rekam jejak dan semua pelamar harus menentukan sesuai formasi. Dan semua Kepala SKPD dapat mendukung penuh terhadap penataan ini,dan apabila ada persoalan yang dihadapi agar dikonsultasikan dengan pejabat yang berwenang atau pejabat pembina kepegawaian bukan dengan pihak lain.

"Saya juga tersinggung,pengumuman belum dimulai sudah ada rapat dengan komisi I DPRD Ketapang,sebenarnya tidak perlu didatangi karena kita belum mengeluarkan pengumuman, inikan baru wacana, mengapa DPRD harus kebakaran jenggot ada apa dibalik ini ?",tanya Bupati.

Kemungkinan,Martin mengasumsikan dulunya  ada beberapa anggota dewan yang telah mengaspirasikan tenaga kontrak,akan tetapi ditahun berikutnya tidak mengaspirasikan dananya lagi sehingga ini menjadi beban daerah.Tapi guna menjaga hubungan yang baik telah diadakan rapat antara anggota DPRD dengan Sekda dan Asisten.

"Kalau ikuti aturan tidak perlu kita hadir,tapi kalaupun saya hadir pada saat itu saya akan jelaskan kenapa terjadinya penataan itu",imbuh Martin.

Terkait gaji yang akan dibayarkan untuk tenaga kontrak Non PNS,dikatakan Bupati,bahwa gaji pada bulan Januari atau Februari 2017  masih mengacu pada 4.287 orang,tetapi setelah ditandatangani kontrak,maka pembayaran gaji akan mengacu kepada jumlah yang nanti akan dirasonalisasikan.***(Halim/Agus/LKBK65).

Gambar: Bupati Ketapang, Martin Rantan,SH.***(Foto:LKBK65).

___

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

___