JAKARTA – Operasi
Gaktib dan Yustisi tahun 2018 diharapkan mampu meningkatkan disiplin dan
kepatuhan hukum prajurit dan ASN TNI sehingga mengeliminir bahkan meniadakan
pelanggaran disiplin maupun hukum di lingkungan TNI.
Demikian amanat tertulis Panglima
TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. yang
dibacakan Danpuspom TNI Mayjen TNI Dedy
Iswanto, S.E., S.H. pada upacara gelar Operasi
Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi POM TNI Tahun 2018 di Lapangan
Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/2/2018).
Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TA 2018 mengusung tema “Dengan
Operasi Gaktib dan Yustisi Tahun 2018 Polisi Militer Berkomitmen Meningkatkan
Disiplin, Ketaatan Hukum, Dedikasi dan Loyalitas Prajurit Dalam Rangka Menjaga
Netralitas Untuk Mendukung Tugas Pokok TNI”.
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa pelaksanaan Operasi Gaktib dan
Operasi Yustisi dikembangkan ke arah peningkatan profesionalitas petugas dan
subyek hukum melalui upaya edukasi. Esensi operasi ini adalah proses lanjutan
dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi Prajurit dan ASN
TNI. “Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum, norma
dan disiplin tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik
untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum,” ucapnya.
“Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum, baik di lingkungan TNI
maupun dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum
benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis,” ujar Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Dalam kesempatan tersebut, Marsekal
TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa upaya penegakan hukum dan disiplin
prajurit menempati posisi yang sangat penting dan memberi dampak positif
sebagai keteguhan sikap serta perilaku prajurit. Berdasarkan data laporan
Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer Tahun 2017 dibandingkan tahun
2016, ada kenaikan jumlah terhadap kasus tertentu yang menonjol diantaranya
desersi, penyalahgunaan wewenang dan penganiayaan.
“Ada hal-hal positif yaitu menurunnya kasus narkotika atau psikotropika,
penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak serta perkelahian antara TNI,
Polri dan Masyarakat. Hal ini yang menjadi pertimbangan pimpinan TNI untuk
tetap melanjutkan Operasi Gaktib dan Yustisi,” ungkapnya.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas SDM personel
Polisi Militer yang menangani pelanggaran Prajurit TNI, tentunya tidak hanya
cerdas intelektualitasnya. “Namun harus diimbangi dengan kualitas mental
ideologi yang kuat sebagai prajurit Sapta Marga yang selalu memegang teguh
Sumpah Prajurit sehingga tidak bersikap arogan dan selalu rendah hati,” kata
Panglima TNI.
Pada upacara Opsgaktib dan Yustisi POM TNI Tahun
2018, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto
memerintahkan kepada seluruh jajaran prajurit Polisi Militer agar
melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. “Saya perintahkan kepada seluruh jajaran prajurit
Polisi Militer dimanapun berada dan bertugas untuk selalu berpedoman pada tujuh
perintah harian Panglima TNI,” pungkasnya.
Pasukan yang terlibat dalam upacara
tersebut terdiri dari anggota Polisi Militer dan Provost satuan masing-masing
angkatan sebanyak 1.474 orang yang terdiri dari 1 Satuan Setingkat Pleton (SST) gabungan Pamen dan Pama, 1 Satuan Setingkat
Kompi (SSK) Pomad, 1 SSK Pomal, 1 SSK Pomau, 1 SSK Bersenjata TNI AD, 1 SSK
Bersenjata TNI AL, 1 SSK Bersenjata TNI AU, 1 SSK Polri, 1 SSK gabungan
Provost, satu Unit K-9 dan Pengawak Kendaraan Bermotor.***(SP/LKBK65).
Gambar : Dokumen Puspen TNI untuk LKBK65
______
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI
HARUS SEIZIN TERTULIS
DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
_______
Post a Comment