Wakil Bupati dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Ketapang Angkat Bicara Terkait Kasus Pembelian Damkar

KETAPANG-Pemkab Ketapang,Kalimantan Barat, melalui Wakil Bupati, Drs.Suprapto,berharap agar kasus pembelian alat pemadam kebakaran untuk 253 desa yang ada di Kabupaten Ketapang itu tetap diproses.

Baca Juga : Diduga Kuat CV Ratu Intan Penyedia Tunggal Alat Damkar Untuk 253 Desa di Ketapang

“Kita berharap kasus ini tetap diproses,untuk mengetahui pihak pihak yang bertanggung jawab dalam kasus adanya mark up, atas pembelian alat pemadam kebakaran untuk kelengkapan penanganan kebakaran hutan dan lahan bagi peleton satuan penanganan yang telah dibentuk di desa melalui dana desa, diharapkan aparat penegak hukum dapat memproses dan menindak tegas siapapun pelakunya sesuai ketentuan hukum yang berlaku”, tegas Wakil Bupati Suprapto,Jumat (24/03/2017) pagi kepada Portal LKBK65 melaui telpon genggamnya.

Pada bagian lain,Wakil Ketua Komisi I DPRD Ketapang, Achmad Sholeh,ST,menyatakan, bahwa kalau memang itu menyalahi aturan seharusnya cepat diproses sesuai ketentuan hukum, karena negara kita negara hukum, penyelesaian masalah harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Dan Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum harus memanggil para pihak yang terlibat dalam masalah pembelian alat pemadam kebakaran yang terkesan seperti dikondisikan itu”,kata Achmah Sholeh yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar itu kepada Portal LKBK65 beberapa menit lalu.

Selanjutnya kata Sholeh,bagi perusahaan penyedia harus menjelaskan alasannya, apa dasar mereka berani memberikan barang tersebut kepada 253 desa itu, “yang jelas proses ini menurut saya pasti ada indikasi yang tidak benar dan itu wajib untuk di selidiki kebenarannya”,tegas Sholeh.

Kemudian kata Sholeh,bagi para Kepala Desa, kejadian ini bisa sebagai pembelajaran selanjutnya, agar tidak terulang kembali,”karena dana ADD itu harus jelas penggunaan beserta laporannya”,kata Sholeh seraya mengingatkan bahwa korupsi itu musuh kita, dan semoga Kabupaten Ketapang bersih dari korupsi.

Berkaitan dengan kasus pembelian alat Damkar untuk 253 desa itu,Devy Prantito, Kepala Inspektorat Daerah Ketapang,ketika dihubungi Portal LKBK65,Jumat (24/03/2017) pagi, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan data awal.

“Direncanakan bulan depan ( April – Red) Insya Allah Tim sudah bisa turun”, terang Devy dari ujung telpon genggamnya.

Sementara itu agar kasus ini terang benderang Tim Portal LKBK65 terus melakukan penelusuran seperti apa sebenarnya proses pembelian alat Damkar untuk 253 desa tersebut, dan berdasarkan keterangan sumber yang dapat dipercaya bahwa mesin sedot Damkar merk Matsumoto yang dibeli oleh para Kades dengan CV. Ratu Intan sebagai penyedia tunggal alat Damkar itu diduga buatan China yang harganya rata rata sama.

Nama beda, biasanya spek dan kwalitas kurang lebih sama, kalau buatan China pompa saja paling harganya 2 sampai 3 jutaan rupiah saja, kalau asli Jepang bisa dekat 20 jutaan rupiah.

Sedangkan kalau dilihat dari fisik alat Damkar untuk 253 desa yang disiapkan CV.Ratu Intan selaku penyedia itu, menurut sumber yang dapat dipercaya, bahwa diperkirakan sepaketnya langsung hidup, paling harganya 8 jutaan rupiah saja.***(Halim Anwar/LKBK65).

Gambar: 1).Wakil Bupati Ketapang,Suprapto.2). Achmad Sholeh Wakil Ketua Komisi I DPRD Ketapang, 3). Copy an salah satu nota pembelian alat Damkar dari penyedia CV.Ratu Intan.***(Foto : Ist).

_______

______