JAKARTA-Tanggal 8 Februari mendatang Chief
of Army Australia akan ke Indonesia untuk menyampaikan permohonan maaf dan
memberikan hasil investigasi terkait adanya pelecehan
terhadap ideologi Pancasila dengan lima silanya yang tidak benar.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasad
Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Wakasau Marsdya TNI
Hadiyan Sumintaatmadja, saat menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti
rapat dengar pendapat di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II
Paripurna DPR RI Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat,belum lama
ini.
Panglima TNI mengatakan bahwa, belum mengetahui
apa hasil investigasi tersebut, namun langkah-langkah apa yang akan dilakukan,
itu menjadi kebijakan lebih lanjut. “Chief of Army Australia akan ke
Indonesia untuk menemui saya dan Kasad serta akan menyampaikan dan meyerahkan
hasil investigasi tersebut,” ucapnya..
Pada saat Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, Panglima TNI mengatakan bahwa
Komisi I DPR RI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
untuk menghentikan sementara kerjasama militer antara Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dengan Australian Defence Force (ADF) karena terkait
adanya pelecehan terhadap ideologi Pancasila dengan lima silanya yang tidak
benar dan kurikulum pendidikan militer ADF perlu diperbaiki.
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa, penghentian sementara
kerjasama tersebut berawal dari laporan instruktur bahasa Indonesia a.n.
Lettu Inf Irawan Maulana Ibrahim dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus)
yang saat itu ditugaskan mengajar militer Australia di pangkalan militer
di Perth Australia. “Maulana menemukan materi pelajaran yang melecehkan Pancasila dan Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Kurikulum yang diterapkan dan perilaku militer Australia
menunjukkan sikap yang mendiskreditkan ideologi Pancasila menjadi Pancagila,”
katanya.
Terkait tentang pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101,
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, dari hasil rapat terbatas dengan
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo beberapa waktu lalu pembeliannya ditunda
terlebih dahulu, saat ini TNI sedang dalam proses investigasi.
“Investigasi masih terus berlangsung, jika terbukti terdapat
kesalahan dalam pembelian helikopter tersebut, maka bisa saja dibatalkan,
dalam perdagangan internasional, apabila melanggar Undang-Undang, itu bisa saja
dibatalkan pembeliannya, walaupun sudah membayar uang muka,” jelas Panglima TNI.
Sementara itu terkait rencana pengadaan alutsista baru, Panglima TNI
menjelaskan bahwa saat ini TNI masih merancang perencanaan pengadaan baik AD,
AL, AU kemudian akan dilaporkan kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo. “Bulan
Februari nanti, rencananya saya akan memaparkan pengadaan alutsista baru, kita
tunggu saja karena saya belum menyampaikan kepada publik apa yang akan kita
beli,” tutupnya.***(SP/LKBK65).
Gambar: Documen
Puspen TNI untuk Portal LKBK65.
_______
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU
SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG”
______
Post a Comment