KLATEN-Kerja keras penyuluh pertanian yang mampu menjaga
kedaulatan pangan harus mendapat penghargaan setimpal, salah satunya
pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai mekanisme yang berlaku. Demikian dikatakan Menteri Pertanian (Mentan) RI Ir. Andi Amran Sulaiman, MP., dihadapan 1.300 peserta Musyawarah Nasional III-2017 Forum
Komunikasi THL-TBPP Tenaga Harian Lepas (Tenaga Bantu
Penyuluh Pertanian) se-Indonesia di Balai Desa Ponggok, Kec. Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (25/1/2017).
Mentan RI Andi
Amran Sulaiman berjanji akan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Harian Lepas
Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang telah bekerja keras. “Bukti kerja keras penyuluh adalah meningkatkan
produksi padi nasional dari 75 juta ton menjadi 79 juta ton pada 2016 dan
keberhasilan lainnya yakni Indonesia mampu mengekspor bawang, dan menurunnya impor jagung turun hingga 66 persen,” katanya.
Lebih lanjut Mentan RI Andi Amran mengatakan bahwa, selama 10 tahun terakhir
tidak pernah ada pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dari penyuluh pertanian. Saat ini sudah ada 7.600 orang yang mengikuti tes dari sekitar 19 ribu
penyuluh. “Jujur saya sudah menghadap Bapak Presiden berkali-kali saat rapat koordinasi dan kami masih membahas PPL (sekarang
disebut THL-TBPP). Aku lebih cinta PPL daripada jabatanku,” ujarnya.
Selain memberikan
sinyal positif, Mentan RI Andi Amran juga akan memberikan bonus kepada 10 orang
THL-TBPP terbaik untuk berguru ke negara Filipina. “Tolong yang terbaik
2017 ini kirim 10 orang ke Filipina dan jangan ada KKN, dan ingat bukan yang
sudah PNS,” ungkapnya.
Munas III Forum
Komunikasi THL-TBPP tahun 2017 yang diikuti dari berbagai provinsi di Indonesia ini mengambil tema “Meningkatkan Peran
Strategis THL-TBPP Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berkelanjutan”.
Keberhasilan dalam
meningkatkan produksi pertanian di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan
Babinsa yang telah melaksanakan pendampingan dan penyuluhan pertanian,
memperlancar dan mengawasi penyaluran pupuk dan benih kepada para petani desa
binaan masing-masing di setiap Kabupaten.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo saat Rapim TNI 2017 beberapa waktu lalu bahwa, swasembada pangan harus segera diciptakan demi memperkuat ketahanan
nasional, dimana Indonesia sebagai negara agraris seharusnya
dapat menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. “Bangsa Indonesia diuntungkan sebagai negara agraris
yang berada di garis ekuator, karena memiliki potensi melimpah dan didukung
dengan kondisi geografis baik di bidang pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan dan lainnya,” ujarnya.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, TNI akan membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi
Terpadu (SP3T) untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan.
“Pembentukan SP3T akan membantu petani dari tahap awal hingga akhir produksi
dan jajaran TNI akan membantu petani mulai dari pembibitan, panen, hingga
penggilingan,” katanya.***(SP/LKBK65).
Gambar: Documen Puspen TNI untuk Portal LKBK65
_______
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU
SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG”
______
Post a Comment