PANGKAL PINANG-Dalam rangka memfasilitasi
pertemuan antarinstansi dan pihak-pihak terkait untuk membahas permasalahan/isu
keamanan laut yang menjadi concern bersama pada saat ini, Bakamla RI melalui
Direktorat Kebijakan Keamanan Laut yang dipimpin oleh Direktur Kebijakan
Keamanan Laut Sucipto, S.H., M.H. menyelenggarakan Forum Koordinasi Keamanan
Laut ke-1 tahun 2017 di Hotel Novotel, Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung,
Kamis (4/5/2017).
Acara dibuka
dengan sambutan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., yang
dibacakan oleh Direktur Kebijakan Kamla.
Proses
penegakan hukum yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam
mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia. Berkaitan hal itu,
maka dalam forum ini selain untuk memfasilitasi pertemuan antarinstansi agar
terjalin komunikasi yang efektif dan efisien antara Bakamla dengan instansi di
daerah dalam merumuskan strategi dan mekanisme pengamanan laut yang tepat dan
bersinergi, juga untuk mensosialisasikan peraturan pemerintah serta undang-undang
yang terkait dengan keamanan dan keselamatan maritim sehingga permasalahan
dalam penegakan hukum di laut dapat diketahui bersama, didiskusikan, dan
dicarikan solusi terbaik.
“Melalui
forum ini diharapkan dapat membangun kesamaan persepsi dan tindakan dalam
rangka melaksanakan pemerintahan yang baik di laut khususnya aspek penegakan
hukum yang efektif dan efisien”, ujar Direktur Kebijakan.
Lebih jauh
Sucipto juga menyampaikan bahwa lokasi Bangka Belitung dipilih dalam kegiatan
tersebut karena Bakamla RI meyakini bahwa Bangka Belitung memiliki potensi
bidang maritim yang sangat besar di wilayah Indonesia bagian barat.
“Potensi
tersebut dapat terus ditingkatkan melalui pembangunan sektor maritim, sumber
daya laut, infrastruktur dan konektivitas antarpulau, peningkatan diplomasi
maritim serta memperkuat pertahanan maritim”, jelasnya.
Masih
maraknya pelanggaran, khususnya di Perairan Bangka Belitung, diantaranya
pencemaran di laut yang disebabkan penambangan pasir timah, illegal fishing,
dan penyelundupan pasir timah merupakan permasalahan dalam pengelolaan wilayah
laut yang masih dilakukan secara sectoral dan tidak terintegrasi.
Berbagai
pelanggaran tersebut mendasari munculnya urgensi untuk mengkaji dan membenahi
mekanisme pengelolaan keamanan dan keselamatan di laut dengan membangun sebuah
sistem pengelolaan yang terintegrasi dan terpadu dengan melibatkan seluruh
komponen kekuatan nasional di laut.
Kegiatan
tersebut menghadirkan tiga nara sumber, yaitu Pokja Bidang Hukum Kedeputian
Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Brigjen Pol (Purn) Drs. E.H. Allagan, S.H.
yang menyampaikan paparan tentang “Sinergi Bakamla Dengan Instansi Mitra Dalam
Rangka Mewujudkan Keamanan Dan Keselamatan Laut”, Direktur Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Drs. Heru Waluyo, M. Kom. yang
mengangkat permasalahan “Sinergitas Antar Instansi Dalam Rangka Harmonisasi
Masalah Keamanan dan Keselamatan di Laut di Bidang Lingkungan Hidup”, dan
Direktur Polair Polda Bangka Belitung Kombes Pol. Lucas Gunawan, S.IK. dengan
paparan berjudul “Sinergi Antar Instansi Dalam Penanganan Permasalahan Keamanan
dan Keselamatan di Laut”. Selain itu hadir pula selaku moderator yaitu Wakil
Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Bangka Belitung
Prof. Dr. Ir. Agus Hartoko, M.Sc.
Forum
koordinasi bertema “Sinergitas Instansi Terkait Dalam Rangka Mengharmonisasikan
Permasalahan Keamanan dan Keselamatan di Laut” tersebut menghadirkan
peserta dari berbagai instansi terkait diantaranya dari BNN Babel, Kantor
Imigrasi Kelas I Pangkal Pinang, PN Pangkal Pinang, DLH Babel, Ditpolairud,
Dishub, KLHK, Bea Cukai Pangkal Pinang, FH UBB, Kejati Babel, KPLP Batam, dan
Disperindag babel.***(SP/LKBK65).
Gambar: Documen Puspen TNI untuk Portal LKBK65
_______
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU
SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG”
_______
Post a Comment