KETAPANG-Ada kabar kurang
sedap yang berhembus di Ketapang,Kalimantan Barat, terutama berkaitan dengan molornya kegiatan proyek pembangunan
di tahun anggran 2017 ini,terutama yang ada di Satuan Perangkat Kerja (SKPD) daerah
itu,bahwa kas daerah kondisinya saat ini kosong.
“Sampai
dengan bulan Maret 2017/Triwulan pertama ini, pendapatan kita sudah mencapai
target seperti yang diharapkan bersama,”terang Kepala Badan Pendapatan Daerah
Ketapang,Marwannor, kepada Portal LKBK65,Selasa (21/03/2017) malam, melalui
telpon genggamnya, seraya mengatakan, bahwa masalah likwiditas Kas Daerah yang
tahu adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ketapang.
Sementara itu
Alexander Wilyo,S.STP,M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Ketapang,ketika dihubungi Portal LKBK65 malam ini menyatakan bahwa,uang di Kas Daerah
banyak.
“Hoax
itu, kalau bilang kas daerah kosong...bahkan Saya pusing mikir kan gimana cara
mempercepat penyerapan dana di kas daerah oleh SKPD, jangan sampai posisi kas
kita masuk kategori tinggi, akibat dana menumpuk di kas daerah karena belum
terserap sesuai rencana anggaran kas SKPD,”kata Alexander.
Selanjutnya
terang Alexander, bahwa kondisi keuangan daerah Ketapang saat ini sangat siap
untuk membiayai program dan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD. Bahkan
pihaknya sudah beberapa kali menyurati SKPD agar mempercepat penyerapan
anggaran.
“Jadi
kalau kami sekarang sifatnya menunggu realisasi fisik dari seluruh SKPD, dan
selanjutnya melaksanakan fungsi pelayanan/penatausahaan keuangan daerah dalam
rangka memproses permintaan pembayaran dari Kepala SKPD selaku pengguna
anggaran sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,”ungkapnya
Alexander Wilyo dari ujung telpon genggamnya.
Kemudian
kata Alexander,kalau terkait keuangan tidak ada kendala karena tupoksi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang hanya sebatas kompilasi penganggaran,
dari RAPBD menjadi APBD, dan asistensi serta penetapan DPA,.
“Dan
itu sudah finish. selanjutnya realisasi fisik kegiatan menjadi tugas dan
ranahnya Kepala SKPD selaku pengguna anggaran sesuai tupoksi SKPD masing
masing,”kata Alexander seraya menyarankan untuk konfirmasi ke SKPD yang bersangkutan
atau kepada Kepala Bappeda selaku leadingsector pengendalian pembangunan
daerah, apa kendala mereka belum action.
Alexander
menambahkan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang di
tahun 2017 ini nilainnya sekitar 2 trilyun rupiah, dan yang sudah teralisasi
sebagian besar baru untuk belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan, serta
belanja langsung untuk belanja rutin penunjang tupoksi SKPD.***(Halim Anwar/LKBK65).
Gambar: Alexander Wilyo,S.STP,M.Si, Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ketapang.***(Ist).
_______
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU
SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG”
______
Post a Comment