JAKARTA-Sesuai instruksi
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, TNI akan mendukung pemerintah dalam pembangunan
nasional yang dimulai dari pinggiran dan tidak tersentralisasi. Hal tersebut
disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI
Gatot
Nurmantyo saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat
Pimpinan Tentara
Nasional Indonesia (Rapim TNI)
tahun
2017, di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap,
Jakarta Timur, Kamis (19/1/2017).
Panglima TNI dalam
arahannya mengatakan,
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam berbagai pertemuan bahwa sekarang ini
sedang terjadi kompetisi global yang terjadi karena
pertumbuhan jumlah penduduk yang luar biasa dan akan habisnya energi pada tahun
2043.
“Sesuai Peak Oil Theory,
turunnya produksi minyak bumi akan mengubah secara drastis gaya hidup dan model
bisnis, sehingga menyebabkan krisis ekonomi dan depresi ekonomi yang lebih
lanjut akan meningkatkan kejahatan dan merusak tatanan masyarakat, yang
akhirnya menyebabkan terjadinya kompetisi global”, ujar Panglima TNI.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
mengatakan bahwa, setiap kebijakan Presiden RI merupakan solusi untuk menjawab
permasalahan kompetisi global dengan memanfaatkan modal geografi Indonesia.
“Presiden menetapkan dalam Nawacita, Indonesia sebagai
Negara Maritim dengan mengoptimalkan permukaan, dalam laut, dasar laut dan
pantai, selanjutnya Negara Agraris melalui perkebunan, pertanian, perikanan dan
peternakan dengan cara melibatkan rakyat dan kesemuanya untuk rakyat”, kata
Panglima TNI.
Panglima TNI mengatakan bahwa pada tahun 2016 penegakan
hukum terus dilakukan dalam TNI antara lain melalui deklarasi perang terhadap
Narkoba dan telah terbukti melalui program bersih-bersih Narkoba disetiap
Kotama.
“Saatnya kita sikat itu Narkoba bersama BNN dan Polri,
karena kalau kita biarkan maka anak cucu kita yang akan kena akibatnya. Tidak
ada tawar menawar bila ada prajurit TNI terlibat sebagai pengguna dan peredaran
narkoba harus di pecat,” tegas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Panglima TNI mengatakan bahwa TNI
yang kuat, hebat dan profesional perlu pemimpin-pemimpin handal yang mampu
memberikan contoh tauladan serta selalu bersama-sama dengan prajuritnya.
“Dalam
kondisi seperti ini kita harus solid dan tidak ada jarak antara yang memimpin
dan yang dipimpin, soliditas diperlukan karena ancaman pemecah belah selalu
ada,” tuturnya.
Lebih lanjut Panglima TNI
menyatakan bahwa, bangsa
Indonesia harus menyatukan tekad untuk kembali kepada nilai-nilai asli dan
kearifan lokal bangsa Indonesia serta mengimplementasikan kembali Pancasila
secara benar dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“TNI dan Polri tidak boleh ada jarak, karena inti
kekuatan bangsa Indonesia adalah TNI dan Polri. Apabila salah satu dilemahkan,
maka Indonesia akan terganggu stabilitas nasionalnya,” ungkap Jenderal TNI
Gatot Nurmantyo.
Panglima TNI menjelaskan
bahwa, Undang-Undang terorisme Indonesia masih mengkategorikan terorisme
sebagai tindak pidana biasa, seharusnya terorisme didefinisikan sebagai
kejahatan Negara. “Teroris itu sudah pembunuhan massal,
membuat ketakutan berlebihan, merusak sendi-sendi kehidupan bahkan merusak
kedaulatan Negara, karena teroris adalah kejahatan Negara,” katanya.
Sementara itu, Panglima TNI
menyampaikan bahwa untuk mewujudkan kebijakan pemerintah
tentang
industri
pertahanan
maka harus dilakukan pemanfaatan
industri pertahanan dalam negeri untuk pemenuhan Alutsista TNI.
“Proses
perencanaan pengadaan Alutsista TNI harus seijin Panglima TNI (sesuai UU RI No
34/2004 tentang TNI), memiliki interoperabilitas, transparansi, akuntabilitas
serta terbaik,
terinci,
tepat guna dan berdaya guna serta mampu mendukung tugas pokok TNI,” pungkas
Panglima TNI.
Turut hadir dalam pengarahan tersebut diantaranya
Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Kasau Marsekal
TNI Hadi Tjahjanto, S.Ip.***(SP/LKBK65).
Gambar: Documen Puspen TNI untuk Portal
LKBK65
_______
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU
SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG”
______
Post a Comment