JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menetapkan mantan pejabat di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dana
pendidikan luar sekolah pada Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tahun 2007. Pejabat tersebut
adalah MDT (Mantan Kepala Sub Dinas PLS Provinsi NTT).
Menurut
Humas Komisi Pemberantasan Korupsi,Yuyuk Andriati Iskak, dalam Siaran Persnya,
Kamis (10/11/2016), bahwa tersangka MDT selaku Kasubdin PLS Provinsi NTT yang
juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga melakukan perbuatan
melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi terkait penggunaan dana PLS pada Sub Dinas
Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi NTT tahun 2007.
Dalam penggunaan dana PLS tersebut diduga terjadi penyalahgunaan yang
mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
“Atas
perbuatannya itu, MDT disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “,pungkas Humas
KPK, Yuyuk Andriati Iskak.***(Muhammad
Fahrozi/LKBK).
Gambar: Gedung Komisi Pemberantasan
Korupsi.***(Ist).
____
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU
SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG”
____
Post a Comment