Ini Permintaan Profesor Ikhsan Tanggok Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Terpilih

JAKARTA – Dengan telah terpilihnya Sutarmidji sebagai Gubernur dan Ria Norsan sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2018 – 2023 hasil Pilkada Serentak tanggal 27 Juli 2018 lalu, banyak pihak dan warga masyarakat menyampaikan ucapan selamat serta harapan, termasuk Profesor Doctor H.M.Ikhsan Tanggok,M.Si, Guru Besar Antropologi Agama di Fakultas Ushuluddin (Theology) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang juga merupakan putra asli Kalbar.

“Saya ucapkan selamat atas terpilihnya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar priode 2018-2023, harapan saya dan masyarakat Kalbar umumnya agar dalam waktu 5 tahun ke depan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan memenuhi harapan semua rakyat Kalbar”, kata Ikhsan melalui media ini, di Jakarta, Senin (16/07/2018) pagi.

Selanjutnya kata Ikhsan, bahwa setelah berhasil memenangkan Pilkada Kalbar, sudah barang tentu Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih ini tidak lagi sebagai wakil dari satu golongan atau wakil dari beberapa partai politik, namun sebagai pimpinan daerah yang dapat mengayomi semua golongan, baik itu teman politik maupun lawan politik.

“Tidak hanya itu, wilayah-wilayah yang minoritas pemilihnya juga, perlu mendapat perhatian yang sama dalam pembangunan lima tahun ke depan”, ungkap Ikhsan Tanggok.

Menurut Ikhsan Tanggok, bahwa Kalbar sebagai wilayah rawan konflik kesukuan, harapannya ke depan agar Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih ini mampu menjaga keutuhan hubungan antara etnik-etnik yang ada di Kalbar dan hubungan antara agama dapat terjaga dengan baik.

“Jika hubungan antar etnik dan hubungan antar agama tidak dapat dijaga dan dirawat dengan baik, maka akan berdampak pada lambatnya jalan pembangunan yang ada di wilayah Kalbar, dan lambat pula perkembangan ekonomi di wilayah ini”, tutur Ikhsan.

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, kata Ikhsan, perlu juga dipikirkan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, bagaimana selama lima tahun masa kepemimpinannya dapat meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan, sehingga masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan merasa bangga dengan keberadaannya di wilayah perbatasan.

“Selama ini serba kekurangan sangat dirasakan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan, seperti kekurangan gas, kekurangan bahan pokok, kekurangan dalam segi pembangunan dan lain-lain sehingganya, banyak di antara warga Kalbar di wilayah perbatasan ini yang menyemberang ke negara tetangga untuk membeli kebutuhan pokok mereka, saya berharap agar hal seperti ini tidak lagi dijumpai pada masa lima tahun ke depan”, pinta Ikhsan.

Lebih jauh Ikhsan Tanggok berharap, tidak hanya itu, penyeludupan barang-barang kebutuhan pokok yang bersifat ilegal dari Sarawak ke Kalbar tidak perlu lagi terjadi.

“Jika dianggap perlu, perlu juga untuk dipikirkan bagaimana membangun sekolah dan Perguruan Tinggi bertarap Internasional di wilayah perbatasan. Dengan adanya sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi bertarap Internasional di wilayah perbatasan, tidak hanya mendorong percepatan pembangunan di wilayah tersebut, tapi juga menarik minat orang luar negeri untuk belajar di Kalbar”, ujar Ikhsan.

Sedangkan dari segi keamanan wilayah perbatasan Ikhsan minta perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga masalah penyelundupan barang kebutuhan pokok, penggeseran patok perbatasan tidak lagi terjadi seperti masa-masa yang lalu dan juga penyeludupan narkoba yang merusak bangsa Indonesia tidak akan terjadi lagi.

Selain itu kata Ikhsan, bahwa tentu saja banyak hal yang baik dari peninggalan Gubernur yang lama, selama dua priode memimpin Kalbar, hal-hal yang baik, sebaiknya diteruskan sehingga ada kesinambungan pembangunan antara pejabat yang lama dengan pejabat Gubernur yang baru.

Kemudian lanjut Ikhsan, kerjasama antara Gubernur dan Wakil Gubernur harus diperkuat dan saling mendukung satu dengan yang lainnya untuk tujuan pembangunan Kalbar ini.

“Kerjasama antara Gubernur dan Bupati serta Walikota harus diperkuat, dan ciptakan hubungan harmonis antara atasan dengan bawahan, sehingga cita-cita pembangunan yang dikempanyekan oleh Cagub dan Cawagub pada saat sebelum terpilih dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan atau visi misinya”, pinta Ikhsan.

Akhirnya Ikhasn Tanggok berkata, bahwa kita semua berharap agar lima tahun ke depan banyak memberikan perubahan bagi pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan imprastruktur yang masih banyak harus diperbaiki bagi daerah-daerah pedalaman setiap kabupaten.

“Jika jalan-jalan yang menghubungkan antara desa dan kecamatan, antara kecamatan dan kabupaten sudah baik, maka ekonomi dapat dengan cepat berkembang di wilayah-wilayah pedalaman, dan kehidupan masyarakat akan cepat sejahtera”, pungkas Ikhsan Tanggok.***(Fahrozi/LKBK65).

Gambar : Profesor Doctor H.M.Ikhsan Tanggok,M.Si, Guru Besar Antropologi Agama di Fakultas Ushuluddin (Theology) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.***(Ist).

_________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI

HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

__________

Usai Rapat Pleno, Beredar Video Karolin-Gidot, Midji-Norsan Pimpin Kalbar

PONTIANAK – Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Cagub dan Cawagub  Kalbar Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat telah usai dilaksanakan di The Q Hall Convention Center Qubu Resort jalan Arteri Supadio Kubu Raya, Kalbar, Minggu (8/07/2018) siang kemarin.

Hasil dari pelno itu adalah, untuk Paslon Nomor urut 1. Drs.  Milton Crosby – H.  Boyman  Harun,SH sebanyak 172.151 suara atau 6,65%. Paslon Nomor urut 2. dr.  Karolin Margret Natasha – Suryaman Gidot, M. Pd sebanyak 1.081.878 suara atau 41,80 % dan untuk Nomor uruat 3. H. Sutarmidji, SH. M. Hum – Drs. H. Ria Norsan, MM, MH sebanyak 1.334.512 suara atau  51.56%.

Sedangkan suara yang sah sebanyak 2.588.459 suara, dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 3.439.580 pemilih, sementara untuk tingkat partisipasi pemilih hanya 75 % saja.

Pasca rapat pleno itu juga Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 2. dr.  Karolin Margret Natasha – Suryaman Gidot, M. Pd, menyampaikan selamat kepada Sutarmidji – Ria Norsan yang telah terpilih untuk memimpin Kalbar lima tahun ke depan.

“Masyarakat Kalimantan Barat yang saya cintai, tidak terasa kita telah melalui seluruh tahapan Pilkada Provinsi Kalimantan Barat, pada hari ini (Minggu, 08/07/2018 – Red) telah berlangsung pleno provinsi untuk penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Sutarmidji dan Bapak Ria Norsan yang akan memimpin Kalimantan Barat 5 tahun ke depan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pendukung dan para pemilih yang telah memilih nomor urut 2”, kata Karolin melalui videonya yang berdurasi 01.51 detik yang beredar usai rapat pleno.

Selanjutnya Karolin mengucapkan terimakasih, kepada seluruh Tim Relawan, kepada Tim Partai, Tim Kampanye yang telah bekerja keras selama ini, dan dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat pedalaman, perbatasan yang tetap solid mendukung nomor urut 2.

“Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada kabupaten kabupaten yang telah memenangkan pasangan nomor urut 2, kepada masyarakat Kabupaten Landak, masyarakat Kabupaten Bengkayang, masyarakat Kabupaten Sanggau, masyarakat Kabupaten Sekadau, dan masyarakat Kabupaten Sintang, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada para pendukung yang telah memenangkan pasangan nomor ururt 2 di kabupatennya masing masing”, ucapk Karolin.

Melalui videonya yang beredar itu, Karolin juga menghimbau kepada kita semua untuk mengawal pemerintahan ke depan. Dan mengawasi bersama agar pemerintahan ke depan sungguh sungguh menjalankan janji janji kampanyenya dan tetap memberikan perhatian kepada masyarakat di pedalaman dan perbatasan.

“Mari kita jaga situasi keamanan ditempat kita masing masing. Pilkada telah usai dan biarkanlah semua yang berlalu menjadi catatan sejarah bagi masyarakat Kalimantan Barat, sampai jumpa di medan pertempuran berikutnya. Merdekat !!!”, pungkas Karolin.***(Halim Anwar/LKBK65).

Gambar : Discreenshot dari video dr. Karolin Margret Natasha.***(Dok.LKBK65).

Baca juga : KPU Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Cagub dan Cawagub Kalbar, Ini Hasilnya

_________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI

HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

__________

Waaah....!! Walikota Sutarmidji Tantang Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak

PONTIANAK-Wali Kota Pontianak Sutarmidji menantang ancaman Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak Safiun yang akan melaporkan dirinya ke Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terkait adanya salah satu rumah milik warga, Japar Safi’i, yang roboh dan tidak mendapatkan bantuan bedah rumah. “Nah, kalau ada yang mau melaporkan ke Kemenpera itu bagus supaya Kemenpera tahu bahwa rumah ini harus diperbaiki,” ujarnya, Senin (4/8) lalu di ruang kerjanya.

Midji menuding Safiun tidak memahami duduk persoalan terkait program perbaikan rumah tidak layak huni yang ditangani Kemenpera. Ia membantah tudingan Safiun yang menyatakan dirinya mengumbar janji kampanye dan tidak melaksanakannya. “Kalau Pak Safiun yang mengatakan saya mengumbar janji kampanye dan tidak melaksanakannya itu karena beliau selalu ngomong seperti orang bangun tidur tetapi belum sikat gigi dan minum kopi. Pahami dulu aturan baru ngomong, jangan ngomong dulu baru baca aturan,” timpalnya.

Ia menjelaskan duduk persoalan terkait rumah milik warga di Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur tersebut ditangani oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak hanya merekomendasikan dan memperjuangkannya ke Kemenpera. “Untuk bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari Kemenpera, mereka langsung disurvey oleh BKM, bukan oleh Pemkot. Pemkot hanya merekomendasi dan memperjuangkan di sana, yang survey semuanya dilakukan oleh BKM dan konsultan mereka, tidak melalui Pemkot. Nah, ini yang harus Pak Safiun pahami, jangan asal ngomong,” tukas Midji.

Tahun ini di Kelurahan Tambelan Sampit, bantuan perbaikan rumah tak layak huni dari Kemenpera yang disetujui sebanyak 252 unit rumah yang saat ini tengah dilaksanakan perbaikannya. Sedangkan yang ditolak Kemenpera sebanyak 18 unit rumah termasuk rumah Japar Safi’i. Kendati demikian, rumah-rumah yang tidak disetujui untuk mendapat bantuan dari Kemenpera akan ditangani melalui APBD Kota Pontianak. Namun kendalanya pada saat itu terbentur pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang isinya, selama pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tidak boleh mengucurkan dana bantuan sosial (bansos). “Itu permasalahannya, bukan masalah kita tidak menepati janji dan lain sebagainya. Seluruh janji saya dan program saya laksanakan dengan baik. Masa’ gara-gara satu orang bernama Japar Safi’i lalu menganggap kita tidak melaksanakan semua program rumah tidak layak huni. Sampai saat ini selama saya menjabat Wali Kota, kita sudah menangani perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 5.354 unit rumah dan 1.730 unit rumah yang toiletnya kita perbaiki,” jelas Wali Kota Sutarmidji.

Ditambahkannya, perbaikan rumah tak layak huni di Kelurahan Tambelan Sampit sebanyak 270 yang diajukan ke Kemenpera harusnya tuntas namun sayangnya 18 unit rumah dari 270 yang diajukan ditolak. Makanya 18 unit rumah yang ditolak tersebut akan ditangani melalui APBD. “Nah, kalau sudah diajukan ke Kemenpera kemudian kita tangani melalui APBD, kuatirnya begitu dari Kemenpera turun dan APBD juga disetujui, kan anggarannya jadi double, bisa jadi masalah nantinya,” ungkapnya.

Wali Kota berharap masyarakat tidak terlalu mempolitisir melalui media terkait persoalan ini, harusnya memahami dulu duduk permasalahannya. “Yang Pak Japar ini ditolak oleh Kemenpera, bukan tidak kita ajukan. Nah karena itu akan kita tangani dengan APBD tetapi tunggu selesai Pilpres. Jangankan bantuan ini, bantuan beasiswa saja belum kita keluarkan,” tuturnya.

Midji mengingatkan Safiun yang mengetuai Komisi C DPRD Kota Pontianak supaya bekerja berdasarkan bidang yang ditangani komisinya. “Ini bukan bidang Komisi C. Kalau semuanya harus ditangani yang namanya Safiun itu mustahil. Saya bisa buka-bukaan habis untuk Safiun, apa yang dia buat di kota ini saya buka semua,” ancamnya.

Ia menegaskan dirinya menjalankan tugasnya selaku Wali Kota berdasarkan aturan yang berlaku, bukan atas pesanan dari individu atau kelompok. Dirinya juga mengingatkan supaya wartawan dalam menjalankan profesinya memegang teguh kode etik jurnalistik. Selain itu, narasumber yang diwawancarai juga sebaiknya yang berkompeten di bidangnya. “Harus ada konfirmasi supaya berita itu benar,” tuturnya.

Hingga saat ini, perbaikan rumah tak layak huni baik yang ditangani Kemenpera maupun melalui APBD Kota Pontianak sebanyak 4.800 unit. Tahun ini Kemenpera mengucurkan bantuan rumah tak layak huni sebanyak 554 unit sehingga jumlah keseluruhan rumah tak layak huni yang ditangani menjadi 5.354 unit rumah. Sedangkan toilet yang diperbaiki sebanyak 1.730 rumah. “Ini bukan cerita janji kampanye tapi inilah program pemerintah,” pungkasnya.*** (jim)