SELAMAT DATANG DI PORTAL LEMBAGA KANTOR BERITA KALIMANTAN (LKBK) - UNTUK INDONESIA KAMI ADA
Home » , » Gaduh Politik Seputar Pemberian Penghargaan 'World Statesman Award'

Gaduh Politik Seputar Pemberian Penghargaan 'World Statesman Award'

Written By lkbk on Tuesday, August 5, 2014 | 1:02 PM

Oleh : Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono

Ada situasi yang agak membahayakan, dan saya harus bertindak cepat. Sebab, kalau tidak akan menjadi "ketegangan" (tension) komunal. Kemudian bisa mengarah ke aksi-aksi kekerasan.

Pada hari Jumat, 24 Mei 2013, saya mendapat informasi bahwa sejumlah pemimpin umat Islam berkumpul di Jakarta untuk menyikapi pernyataan atau surat terbuka Pak Franz Magnis-Suseno yang intinya menggambarkan bahwa di Indonesia tidak ada toleransi dalam kehidupan beragama dan tidak ada perlindungan terhadap kaum minoritas. Meskipun tidak secara eksplisit, bisa ditafsirkan bahwa seolah umat Islam bisa berbuat apa saja. Meskipun sebenarnya surat terbuka itu sebagai bentuk protes dan ketidaksetujuan Pak Franz atas rencana pemberian sebuah penghargaan internasional kepada saya, tetap saja membuat sejumlah pemuka Islam tidak nyaman. 

Sebagaimana diketahui oleh publik, sebuah lembaga internasional yang bernama The Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang bermarkas di New York telah memutuskan untuk memberikan gelar World Statesman Award kepada saya. Keputusan itu sendiri sebenarnya sudah diambil dan diumumkan pada tahun 2012 lalu, di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York. Sejumlah kepala negara dan tokoh dunia telah terlebih dahulu menerima penghargaan ni. Di antaranya adalah Lee Myung-bak, Angela Merkel, Gordon Brown, Abdullah Gul, dan Manmohan Singh.

Kembali kepada ketidaknyamanan dan bahkan kemarahan para pemuka Islam tadi, rencananya mereka akan bertemu saya dan akan menyampaikan pernyataan terbuka untuk merespons pernyataan Pak Franz Magnis-Suseno tersebut. Terhadap hal ini saya justru harus bertindak cepat dan tepat, jangan sampai akhirnya memicu konflik antar-agama yang justru tidak kita kehendaki.

Alhamdulillah, dalam percakapan saya dengan Menteri Agama Suryadharma Ali, hal itu dapat kita cegah. Saya juga bersyukur, karena tampaknya para pemimpin umat Islam itu juga memiliki pengertian yang mendalam untuk tidak memanaskan situasi. Beliau semua bisa bersabar dan tidak ingin terprovokasi oleh siapa pun.

Surat terbuka Pak Franz Magnis-Suseno yang dimuat oleh harian Kompas itu memang segera mendapatkan dukungan dari sejumlah kalangan. Dukungan itu berasal dari sejumlah aktivis hak asasi manusia, LSM, politisi, dan juga pengamat. Suara mereka muncul baik di media konvensional maupun di media sosial.

Seperti yang sering terjadi di negeri kita, pembicaraan di ruang publik yang dipicu oleh surat terbuka Pastor Magnis-Suseno itu akhirnya melebar ke mana-mana. Kritik dan kecaman yang disampaikan kepada negara dan saya pribadi banyak yang berlebihan dan juga tidak relevan. Alias tidak obyektif dan tidak faktual. Banyak yang terlalu emosional. Masuk pula unsur politik di sana-sini. Oleh karena itu, beberapa saat kemudian, tidak sedikit pula yang membela saya. Mereka justru tidak bersimpati kepada Pak Franz Magnis-Suseno.

Menghadapi hal ini sebenarnya saya relatif tenang. Pertama, dalam era demokrasi dan kebebasan dewasa ini setiap orang bisa berbicara. Bisa menyampaikan apa saja. Kedua, penghargaan yang akan diberikan kepada saya itu pun tidak pernah saya cari. Saya juga tidak mengenal lembaga yang akan memberikan award itu. Artinya, tidak ada pesanan dari saya. Saya justru khawatir jika ada tuduhan rekayasa atas pemberian penghargaan itu ACF akan marah dan amat tersinggung. Apalagi, saya mendengar bahwa lembaga internasional itu memiliki kredibilitas dan reputasi yang tinggi.

Reaksi saya yang pertama adalah meminta para pembantu saya untuk mencari tahu apa sebenarnya pertimbangan ACF memberikan penghargaan World Statesman Award itu kepada saya. Saya minta Menteri Luar Negeri dan juga Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat bisa berkomunikasi dengan lembaga itu. Setelah dihubungi, ternyaya menurut pimpinan ACF Arthur Schneier, kriterianya cukup luas. Kriteria itu antara lain adalah kebebasan, demokrasi, dan kemanusiaan. Jadi bukan soal kemerdekaan beragama dan toleransi semata. Jauh lebih luas dari itu. Tadinya, kalau penilaiannya didasarkan hanya soal toleransi antar-umat beragama barangkali respons saya akan berbeda. Belum tentu saya bersedia menerima penghargaan itu.

Pihak ACF memang mengatakan ada protes dari sejumlah kalangan di Indonesia. Yang "menarik" protes itu seperti digerakkan. Mendengar hal seperti ini saya tidak heran. Sama dengan unjuk rasa yang terjadi selama ini di negeri kita. Ada yang spontan, ada yang digerakkan. Ada yang memang ingin menyampaikan protes dan tuntutannya, ada juga yang sifatnya bayaran. Lagi-lagi harus saya katakan "jangan ada dusta di antara kita".

Pada malam saya menerima World Statesman Award itu, dalam pidato saya, saya sampaikan pula tantangan yang dihadapi Indonesia. Meskipun lembaga itu, dan sejumlah pihak memuji capaian Indonesia yang dianggap luar biasa sejak reformasi digulirkan tahun 1998, saya tetap dengan rendah hati menyampaikan masih banyak tugas dan tantangan yang saya hadapi sebagai pemimpin Indonesia. Antara lain, saya menyampaikan hal-hal ini:

"We are still facing a number of problems on the ground. Pockets of intolerance persist. Communal conflicts occasionally flare up. Religious sensitivities sometimes give rise to disputes, with groups taking matters into their own hands. Radicalism still exists on the fringe. This, I believe, is a problem that is not exclusive to Indonesia alone, and may in fact be a global phenomenon", demikian ucap saya jujur. Juga obyektif dan terbuka.

Kemudian saya tambahkan:

"To be sure, we have more work to do. We shall continue to advance Indonesia's transformation, while tackling these problems."

Sebenarnya, setiap kali saya menerima penghargaan dari pihak internasional selalu saya tanyakan apa yang melatarbelakangi pemberian penghargaan itu. Misalnya, yang belum lama terjadi, ketika saya menerima penghargaan Doktor Honoris Causa dari Universiti Utara Malaysia dan juga dari Nanyang Technology University of Singapore.
Saya mendapat penjelasan bahwa alasan Universiti Utara Malaysia memberikan penghargaan kepada saya adalah sebagai apresiasi atas kepemimpinan saya di dalam mendorong perdamaian. Saya juga dinilai berjasa dalam mempererat hubungan kedua negara tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Penilaian itu juga karena keberhasilan Indonesia dalam ikut mendorong kemakmuran Asia Tenggara.

Sementara alasan Nanyang Technology University, Singapura, dalam memberikan Doktor Honoris Causa kepada saya adalah penilaian yang positif atas sejumlah capaian Indonesia di bawah kepemimpinan saya. Prestasi yang dinilai menonjol adalah capaian Indonesia dalam political stability, economic development and democratic change ~ stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perkembangan demokrasi. Presiden NTU Profesor Bertil Andersson mengatakan bahwa penghargaan itu dilatarbelakangi oleh pengakuan terhadap apa yang kita capai.

"President Yudhoyono's outstanding leadership and public service in diverse areas ~ as an advocate for peace, democracy, moderate Islam and human rights; his instrumental role as a champion for the marine environment and sustainable forestry conservation; as well as his firm commitment to modernisation and transformation of Indonesia."

Juga ditambahkan oleh Profesor Andersson:

"As an international statesman, President Yudhoyono has raised Indonesia's visibility through his leadership of and involvement in a range of international events, including ASEAN, APEC and the East Asia Summit and G-20 meetings. President Yudhoyono also played an important leadership role in getting the ASEAN Charter passed."

Kembali ke topik "gaduh sekitar pemberian World Statesman Award" tadi, reaksi lain yang saya lakukan adalah untuk menjelaskan ke publik bahwa tidak semua yang disampaikan oleh Franz Magnis-Suseno melalui surat terbukanya itu benar. Misalnya bila dikatakan saya tidak peduli dan tidak mengayomi minoritas. Juga tidak berbuat apa pun untuk memperkuat toleransi dan harmoni antar-umat beragama. Semua itu jelas tidak benar. Agar rakyat Indonesia mendapatkan kebenaran yang sejati, saya minta para Staf Khusus Presiden untuk menjelaskan hal ini kepada publik. Bagi saya, kalau soal kebenaran tidak boleh ditawar-tawar.

Sebagai contoh, kepada publik perlu terus diingatkan bahwa tidak henti-hentinya saya menyerukan kerukunan antar dan bahkan intra umat beragama. Juga toleransi yang harus dijunjung tinggi. Juga hubungan yang baik antara mayoritas dan minoritas. Juga tercegahnya konflik dan benturan horizontal karena perbedaan agama. Sehingga menggambarkan saya seperti tidak peduli dan tidak punya atensi terhadap hal-hal ini tentu sesuatu yang sangat berlebihan. Juga keliru.

Saya kira sebagian rakyat Indonesia juga tahu, jauh sebelum menjadi presiden, saya bekerja amat keras untuk mengatasi konflik komunal berdarah dengan korban yang amat besar yang teradi antara tahun 1999-2003 dulu. Yaitu, konflik komunal yang terjadi di Poso, Ambon, dan Maluku Utara, serta juga di Sampit, Kalimantan Tengah. Saya bersumpah dan bekerja amat serius untuk mengatasi konflik berdarah itu. Saya, dan saya kira kita semua, ingin agar masyarakat di daerah-daerah itu yang kebetulan berbeda agama bisa segera rukun kembali.

Ketika pada tahun 2013 ketegangan dan konflik komunal antara komunitas Sunni dan Syiah di Sampang, Madura, secara proporsional saya juga melibatkan diri. Tujuan saya, agar dapat dicari solusi yang damai, adil dan insya Allah permanen. Untuk itu dalam rangkaian Safari Ramadhan saya ke Jawa Timur, saya sempatkan bertemu dengan para ulama Madura bertempat di Surabaya. Sebelumnya, di Jakarta saya juga menerima sejumlah tokoh dari komunitas yang lain. Satu hal yang saya syukuri, tampaknya para ulama tersebut juga ingin menempuh cara penyelesaian yang bermartabat. Meskipun penyelesian konflik intra-agama ini memerlukan waktu, tetapi satu hal mereka sepakat untuk menghindari kekerasan.

Namun, apakah dengan demikian kerukunan, toleransi, dan kebebasan dalam menjalankan agama ini tidak ada lagi masalah di Indonesia, jawaban saya adalah "di sana sini masih ada masalah". Dengan jujur hal itu harus saya akui. Tetapi, menggambarkan seolah negeri ini begitu buruknya dari segi toleransi dan kerukunan antar-agama, terus terang saya berkeberatan. Sama berkeberatannya para tokoh Islam yang berniat bertemu saya, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi.

Sebenarnya saya juga menaruh hormat kepada Pastor Franz Magnis-Suseno. Bahkan, dalam sejumlah acara yang saya selenggarakan beliau juga saya undang. Saya menghormati semua pemimpin agama. Saya ingin dekat dan adil dengan semua. Tetapi, apa yang disampaikan Pak Magnis kepada masyarakat Indonesia dan dunia tersebut terasa berlebihan. Jika tujuan Pak Magnis adalah untuk mengingatkan saya dan kita semua tentang masih adanya masalah yang berkaitan dengan toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia, saya anggap itu hal yang baik. Saya mengucapkan terima kasih. Sungguhpun demikian, menurut pendapat saya, sebagai pemimpin agama sebaiknya beliau lebih bijak dan lebih proporsional di dalam menceritakan urusan bangsa dan negaranya ke masyarakat dunia. Semestinya Pak Magnis tahu ~ jika terus mengikuti apa yang saya lakukan ~ sikap dan pandangan saya tentang pluralisme dan pentingnya toleransi, termasuk apa saja yang saya lakukan selama ini.

Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, akhirnya penghargaan itu saya terima di New York tanggal 31 Mei 2013, di sela-sela kegiatan saya di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuntaskan tugas saya sebagai Ketua Bersama Panel Tingkat Tinggi untuk mempersiapkan Agenda Pembangunan Pasca 2015.

Yang membuat saya bersyukur, ketika di dalam negeri sendiri ada elemen yang kelewat keras menentang pemberian penghargaan tersebut, tidak sedikit dukungan dan ucapan selamat yang saya terima. Juga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sejumlah penerima penghargaan Nobel Perdamaian dan tokoh dunia yang lain juga secara khusus menyampaikan ucapan selamat secara tertulis. Mereka adalah Barack Obama, Ellen Johnson Sirleaf, Aung San Suu Kyi, Ramos Horta, David Cameron, Lee Myung-bak, Ekmeleddin Ihsanoglu, dan Jens Stoltenberg. 
Mengakhiri cerita ini saya harus mengatakan bahwa hal begini bukan yang pertama kalinya saya alami. Setiap saya mendapatkan penghargaan dari masyarakat internasional selalu ada yang menentangnya. Tetapi, saya tetap hormati sikap dan pandangannya itu. Indonesia adalah land of the free people. Cuma kadang alasannya membuat sedih dan saya juga malu, misalnya itu semua pesanan dan rekayasa SBY. Siapa yang bisa merekayasa dunia?

Saya jadi ingat seloroh teman-teman saya yang berbunyi SMS ~ senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Semoga bangsa kita segera dibebaskan dari penyakit ini.***

Dikutip dari: Susilo Bambang Yudhoyono, 2014, Selalu Ada Pilihan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, halaman 271 - 276.
Share this post :

Post a Comment