JAKARTA-Panglima TNI menginstruksikan prajuritnya untuk tidak
ragu-ragu di dalam mengantisipasi kecenderungan perkembangan situasi bagi jalannya
demokrasi. TNI dibangun untuk mengemban tugas dan peran strategis dalam
mengantisipasi ancaman dari luar, tetapi bagi prajurit TNI sama sekali tidak
menginginkan adanya kelompok-kelompok tertentu, yang berupaya mengganggu
stabilitas serta mengancam keamanan bangsa dan negara. TNI juga bertekad kuat
dengan segala resiko apapun untuk mengambil langkah-langkah tegas di dalam
mengawal demokrasi, mengamankan bangsa dan negara.
Hal tersebut ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI Marsda TNI Bambang Samoedra, S.Sos
selaku Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Apel
Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Kamis (17/4/2014). Bertindak selaku
Komandan Upacara Kolonel Kal Ulung Prabawa, P.U. yang sehari-hari menjabat
sebagai Paban III/Log Dikmin Akademi TNI.
Lebih lanjut
Panglima TNI menyatakan bahwa dalam konteks mengamankan jalannya Pemilu, guna
menjaga stabilitas, TNI telah mengerahkan kekuatan 35.029 personil, yang berada
pada posisi siaga penuh hingga berakhirnya tahapan Pemilu 2014. ”Kepada seluruh pimpinan satuan di jajaran TNI untuk
mengevaluasi pelaksanaan tugas pengamanan Pemilu Legislatif dalam rangka
penyempurnaan tugas pada tahapan Pemilu berikutnya”, kata Jenderal
Moeldoko.
Pedomani kebijakan
format pengerahan kekuatan dalam tugas tersebut, serta patuhi prinsip penugasan
yang bersifat penebalan, prinsip tidak ada pembagian sektor dan prinsip tidak
kontak langsung. Hal ini harus menjadi atensi, karena dinamika yang akan berkembang
dipastikan berbeda dengan dinamika Pemilu Legislatif, dan kepada seluruh
prajurit ditekankan untuk tetap pada komitmen netralitas TNI, serta pedomani
prosedur tetap, yang telah digariskan oleh pimpinan TNI, dalam melaksanakan
tugas pengamanan Pemilu.
Dalam
kesempatan tersebut, Panglima TNI juga
menekankan agar TNI tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas serta
mempedomani prosedur tetap, yang telah digariskan oleh pimpinan TNI, dalam
melaksanakan tugas pengamanan Pemilu. Kepada seluruh prajurit, komando kendali
TNI sepenuhnya berada di tangan Panglima TNI, sehingga tidak ada prajurit TNI
yang blok-blokan terhadap aliran-aliran politik apapun.***(Puspen TNI/LKBK)
Post a Comment