Pemekaran Wilayah Kabupaten Ketapang, Menuju Otonomi Baru Harus Segera Disiapkan

KETAPANG – Menindaklanjuti wacana pemekaran wilayah di Kabupaten Ketapang, pihak DPRD mengharapkan ada persiapan yang serius menuju otonomi baru. Fraksi Hanura Nasdem sebagaimana disampaikan Sukirman Lodom dalam Paripurna Pendapat Akhir DPRD tentang persetujuan APBD 2019, Senin (19/11/2018) lalu meminta persiapan dilakukan mulai dari pemerkaran desa, pemekaran kecamatan, pemekaran kabupaten maupun persiapan menjadi propinsi baru.

Dengan persiapan yang matang dan terarah, maka ketika memoratorium tentang daerah otonomi baru dibuka maka daerah ini sudah siap untuk dimekarkan. Demikian juga dengan tindak lanjut wacana ingin menjadi sebuah propinsi baru. “Ini kami tekankan serius, karena jangan kita beretorika pemekaran”, tegas Sukirman Lodom.

Ia menyebutkan apalagi syarat-syarat pemekaran sangat sulit. Baik mengenai tapal batas desa, tapal batas kecamatan maupun tapal batas kabupaten. Pentingnya segala persyaratan menjadi perhatian, dianggapnya karena sangat krusial. Karena itu, mulai saat ini sudah harus dilakukan persiapan. Untuk kesiapannya, maka dalam penganggaran di tahun 2019 diharapkan benar-benar menjadi perhatian.

Dukungan pihak DPRD Ketapang terhadap pemekaran daerah otonomi baru juga dicetuskan Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas, pada 16 Nopember 2018, ketika pelantikan Ketua DPRD Ketapang sisa waktu jabatan periode 2014-2019. Dalam kesempatan itu disampaikan Pihak DPRD Ketapang akan melakukan penegakan Perda sesuai dengan kondisi yang ada dan upaya pemekaran desa dan kecamatan.

Bupati Ketapang, Martin Rantan SH, M.Sos usai pelantikan Ketua DPRD Ketapang mendukung komitmen DPRD Ketapang tersebut. Dalam melakukan pemekaran Kabupaten pihaknya mengatakan perlu bersinergi untuk mengusulkan beberapa daerah otonomi ke Kementerian Dalam Negeri sehingga masuk dalam daftar persiapan daerah pemekaran otonomi daerah. Hal tersebut akan diusulkan pemekaran daerah otonomi baru secara bertahap dalam memperpendek rentang kendali pelayan publik di Kabupaten Ketapang.***(PK/LKBK65).

Gambar  : Dokumen Humas Sekda Ketapang untuk LKBK65

Editor     : Fahrozi  

______________________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”