“Perkebunan dan pertanian merupakan
salah satu sektor penting untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat
agar menjadi perhatian pemerintah
sehingga sangat diharapkan tenaga pendamping
atau penyuluh pertanian kembali ada di setiap kecamatan ,” tegas
Fransiskus Ado dari Fraksi PDIP Ketapang.
Ia menekankan keberadaan penyuluh
pertanian diharapkan mampu mendorong dan memberikan pendampingan kepada para
petani yang ada di seluruh desa di Ketapang. Selain itu melalui penyuluh
pertanian dapat mendampingi petani dalam memperhatikan sarana pertanian yang
mendukung. Demikian juga penyuluh dapat memberikan saran kepada petani terkait
dengan bibit yang baik.
Keberadaan penyuluh pertanian di
Kecamatan, diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi petani yang baik.
Bukan lagi yang seperti selama ini mengolah lahan dengan cara tradisional.
Masyarakat desa yang sebagian besar adalah bertani diharapkan dapat maju.
Tentunya keberadaan penyuluh
pertanian tersebut sesuai dengan dasar kompentensi dan kualifikasi dibidang
pertanian perkebunan dan peternakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya.
“Pada bidang pemerintahan agar lebih
meningkatkan pengawasan terhadap dana desa agar pembangunan tepat sasaran,”
sarannya.
Sedangkan Fraksi Demokrat
menyarankan perhatian khusus terhadap petani dan peternak agar tidak bertani
dan beternak dengan cara cara tradisional terus menerus. Mereka perlu bantuan
pendampingan dan bimbingan, tekniologi, sarana dan prasarana.
Perhatian terhadap sektor pertanian
juga disoroti oleh Sukirman Lodom dari Fraksi Hanura Nasdem. Ia menyebutkan
dalam 9 tahun terakhir harga karet terus mengalami penurunan. Pernah harga karet
Rp 19 ribu/kg, namun hari ini harga tingkat petani hanya Rp 4 ribu/kg.
Demikian juga dengan terjun bebasnya
harga sawit. Semua harga ditingkat petani semula Rp. 1.100-Rp 1.200, saat
ini tinggal Rp 500/kg. Harga tersebut, masih ada pabrik
kelapa sawit yang enggan beli sawit petani. “ Fraksi Hanura Nasdem mengajak semua
stakeholder untuk duduk bersama mencari solusui atau terobosan untuk
meringankan beban petani karet dan sawit,” tegasnya.
Ia menyebutkan, hal tersebut akan
berpengaruh pada ekonomi makro dan mikro di Kabupaten Ketapang. Dengan duduk
satu meja, semua stakeholder mencari terobosan. Berembuk satu meja bukan
berarti memutuskan agar Pemda membeli sawit atau karet petani. Tetapi, mencari
solusi langkah apa yang perlu digarap
petani sehingga bisa mendapatkan tambahan pendapatan disituasi ekonomi yang
sedang terpuruk saat ini. Tentunya solusi diharapkan bisa bersifat jangka pendek
maupun jangka panjang.***(PK/LKBK65).
Gambar : Dokumen Humas
Sekda Ketapang untuk LKBK65
Editor : Fahrozi
______________________
“MENGUTIP
SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS
DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
Post a Comment