Pendapatan Diperkirakan Sebesar Rp 2,2
Triliun
Seperti
diketahui, RAPBD Kabupaten Ketapang TA 2019, bahwa untuk pendapatan sebesar Rp
2.230.749.709.129.20, dan belanja daerah Rp 2.225.749.709.129,16, surplus 5.000.000.000,04,
pembiayaan netto Rp 5.000.000.000,00 pengeluaraan pembiayaan Rp
5.000.000.000,00.
Pendapat
akhir fraksi PDIP disampaikan Fransiskus Ado. Fraksi PDIP memberikan apresiasi
kepada TPAD. Ia menyebutkan pembahasan APBD selalu membuka ruang bagi Pemda dan
DPRD untuk melakukan kegiatan guna mensejahterakan rakyat. Walaupun APBD
sifatnya hanya estimasi dan perkiraan. Mereka menyakini, APBD TA 2019 sudah
dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, akuntabel, serta berkeadilan,
berkelanjutan.
Selain itu
ada beberapa hal yang disarankan mereka agar terwujudkannya Ketapang yang maju
menuju masyarakat yang sejahtera. Baik dibidang kesehatan, pendidikan,
infrastruktur pertanian dan lain sebagainya.
Apresiasi
juga disampaikan Achmad Sholeh, ST, juru bicara Fraksi Partai Golkar atas
kinerja OPD yang telah memperjuangkan tambahan Dana Alokasi Khusus. Karena itu,
dari tambahan Dana Alokasi Khusus itu diharapkan dapat meningkatkan jalan di
pusat kecamatan. Dengan demikian pusat kecamatan dapat terlihat baik dan
menarik investasi dibidang perekonomian.
Selain itu,
dalam penambahan Pendapatan Asli Daerah disarankan juga perlu untuk dilakukan
pendataan walet. Demikian juga untuk meningkatkan kualitas pekerjaan baik
dibidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan, diharapkan dapat
menaikan honor atau tunjangan khusus bagi tenaga kontrak yang selama ini
pendapatannya masih berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ketapang.
“Kami
menyarankan agar pelaksanaan APBD bisa dilaksanakan tepat waktu dan konsisten
sehingga penyerapan dapat dicapai sesuai dengan renacana,” ucapnya.
Selanjutnya,
Fraksi Hanura Nasdem yang disampaikan Sukirman Lodom mensyukuri adanya kenaikan
Alokasi Dana Khusus untuk fisik. Ia berharap dari tambahan Dana Alokasi Khusus
bisa meningkatkan infrastruktur jalan di 20 kecamatan. Demikian juga
meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta bantuan rumah kepada
masyarakat belum beruntung.
Hal yang
sama juga disampaikan dari Fraksi Demokrat, agar memperhatikan secara khusus bidang
kesehatan dan pendidikan. Selain itu agar dilakukan langkah konkrit dalam
mengatasi maraknya peredaran obat terlarang, kasus kekerasan seksual khususnya
bagi anak-anak usia sekolah. Demikian juga untuk terus meningkatkan dan
mempertahankan kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legilatif.
Fraksi PPP
yang disampaikan Abdul Sani SH MM M.KN juga memberikan apresiasi kepada Pemkab
Ketapang, khususnya Kepala Badan Pendapatan Daerah karena memenuhi target dari
tahun sebelumnya. Fraksi PPP Menyarankan agar target pendapatan ditingkatkan,
sekaligus memberikan insentif kepada petugas yang mampu meningkatkan pendapatan
daerah. Selain itu ia menyarankan juga agar dicari khusus dalam meningkatkan
PAD.
Terkait
laporan keuangan PT Ketapang Mandiri juga menjadi catatan fraksi PPP. Mereka
menyarankan agar perlu dilakukan kembali evaluasi. Termasuk juga dengan
pengelolaan asset gedung dan lain sebagainya. Terkait dengan belanja Alat Tulis
Kantor dalam dokumen pengadaan, maupun pos seksi diharapkannya dapat dilakukan
penekanan, sehingga tidak terjadi pemborosan. Salah satu sarannya, Alat Tulis Kantor
pada OPD terfokus pada satu bidang saja, dan tidak masuk dalam dokumen program
dan kegiatan pada setiap seksi.
Apresiasi
dan penghargaan juga disampaikan Fraksi Gerindra yang disampaikan Ir.Paulus
Tan. Ia menyebutkan Fraksi Gerindra memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada jajaran Bupati dan Wakil Bupati Ketapang serta jajaran eksekutif yang
telah melakukan Diskusi Tematik langsung di lapangan dan langsung di desa
terpencil di Lubuk Kakap. Dimana desa tersebut berbatasan langsung dengan
Kalimantan Tengah.
Dikatakannya,
bahwa banyak keperluan langsung masyarakat diputuskan segera di lapangan
seperti pembangunan SMP Satu Atap yang memang diperlukan di Desa Lubuk Kakap untuk
menyelamatkan masa depan anak-anak yang baru lulus SD. Sebab, pada usia yang masih
sangat belia, lulusan SD harus berpisah dengan orang tua untuk menempuh jarak
ratusan kilometer demi melanjutkan pendidikan. Demikian juga kebutuhan dibidang
kesehatan yang merupakan pelayanan dasar dan wajib dapat dengan cepat tindakan
oleh Bupati.
”Untuk itu
sekali lagi Fraksi Gerindra memberikan
penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara Bupati,” ucapnya.
Ia
melanjutkan beberapa catatan dalam mengambil langkah yang diperlukan sehingga
program pembangunan yang tertuang dalam APBD perubahan TA 2018 dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dapat dinikmati oleh
masyarakat.
Rusaknya
ruas jalan dan jembatan, seperti ruas jalan Pelang-Tumbang Titi STA PT Limfa,
jembatan Nango dan Jembatan Kenobak diruas jalan jalan Sandai-Senduruhan yang
rusak, fraksi Gerindra meminta agar diperintahkan OPD terkait untuk secepatnya
melakukan perbaikan. “Paling tidak bersifat darurat agar dapat dilalui dengan aman, sambil
menungu realisasi APBD 2019,” ucapnya.
Setelah
penyampaian pendapat akhir fraksi, selanjutnya pimpinan DPRD Ketapang
menandatangani berita acara paripurna, kemudian dilakukan penyerahan dokumen
dari Ketua DPRD Ketapang kepada Bupati Ketapang diwakili Asisten I Setda
Ketapang, Donatus Franseda.***(PK/LKBK65).
Gambar : Dokumen Humas Sekda Ketapang untuk LKBK65
Editor : Fahrozi
______________________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
Post a Comment