SURABAYA – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI)
dan Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) menyepakati dilakukannya kerjasama
melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Pelatihan,
Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat di bidang keamanan dan keselamatan
laut, di Ruang Sidang Utama Gedung Rektorat Lt. 1 ITS, Surabaya, Kamis
(19/10/2017).
MoU
bernomor SP-017/BAKAMLA/X/2017 dan 89/MoU/ITS/2017 sedianya akan ditandatangani
oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. dan Rektor ITS Prof.
Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es,
Ph.D. Namun berhubung Kepala Bakamla RI ada kegiatan lain yang lebih penting di
Jakarta, sementara nota kesepahaman tersebut dibubuhi paraf oleh Deputi Inhuker
yang rencananya akan diajukan kepada Kabakamla di Jakarta.
Terealisasinya
kesepahaman ini didasari adanya keinginan bersama untuk saling menunjang tugas
pokok kelembagaan masing-masing pihak, serta terbangunnya sinergitas antar
lembaga dalam rangka penguatan poros maritim.
Dalam sambutan Kepala Bakamla RI yang dibacakan Deputi
Informasi, Hukum dan Kerjasama (Inhuker) Irjen Pol Dr. Drs. Abdul Gofur, M.H.
dikatakan bahwa seiring dengan meningkatnya kualitas kejahatan lintas negara
memberikan isyarat kuat bahwa masalah keamanan dan keselamatan laut memerlukan
manajemen pengelolaan yang sinergis, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerja
sama lintas sektoral.
Kepala
Bakamla RI percaya bahwa ITS Surabaya sebagai perguruan tinggi teknik terbesar
di Indonesia yang memiliki keunggulan di bidang sains dan teknologi
kemaritiman, perkapalan, dan robotika, dengan segudang prestasi internasional
akan memberikan kemampuannya guna peningkatan kinerja Bakamla RI ke depan.
Pada
kesempatan tersebut, Irjen Pol Abdul Gofur dan Deputi Kebijakan dan Strategi
(Jakstra) Irjen Pol Drs. Arifin, M.H. menyampaikan kuliah tamu dihadapan
sejumlah tamu undangan yaitu Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan dan Kepala
Departemen di lingkungan ITS Surabaya. Beberapa poin disampaikan yaitu gambaran
umum tentang Poros Maritim Dunia, sekilas tentang Bakamla RI, ancaman dan
tantangan keamanan laut, kebijakan dan strategi Bakamla RI Tahun 2017 dan
tentang diplomasi maritim.
Pada
akhir paparan disampaikan kesimpulan bahwa untuk mengelola keamanan laut, perlu
dibentuk Sistem Keamanan Laut agar keamanan laut dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien dan responsive dibawah perlindungan payung hukum atau adanya
regulasi. Selain itu sinergitas antar instansi penegak hukum merupakan hal yang
mutlak. Disampaikan pula bahwa penindakan hukum oleh Bakamla RI bermuara pada
kepentingan Safety, Security, dan Environment Protection. Dan terakhir,
pemberdayaan kegiatan tupoksi dan kewenangan Bakamla RI dengan memberdayakan
sinergi dengan mitra kerja guna mendukung poros maritim dunia.
Selain
Deputi Inhuker dan Deputi Jakstra hadir pula Direktur Kerja sama Sandi, S.H.,
M.H., Kepala Biro Umum Laksma TNI Suradi, AS., S.T., S.Sos., M.M., dan Kepala
Biro Sarana dan Prasarana Laksma TNI Tugas Eko Santoso.***(SP/LKBK65).
Gambar : Documen Puspen TNI untuk LKBK65
_______
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU
SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG”
______
Post a Comment