Ini Permintaan Mantan Anggota Dewan Soal Kisruh Proyek di DPPP, Hermansyahwiran : “no coment lah”

KETAPANG-Mantan anggota DPRD Ketapang tahun 1999-2004 H.R.Zainudin,SE menilai kegaduhan yang terjadi ‎Pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian,Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang,Kalimantan Barat,soal paket proyek yang berasal dari APBD Ketapang 2017 sebanyak seribu lebih paket proyek Penunjukan Lansung (PL) itu diakibatkan karena pembagian proyek tidak adil yang dimohonkan oleh pihak kontraktor.

"‎Itukan diakibatkan selalu adanya tumpang tindih dengan proyek aspiratsi oknum anggota dewan yang ada di DPRD Ketapang yang telah merekomendasikan pekerjaan dengan pihak kontraktor lain",ungkap Zainudin kepada Portal LKBK65,Rabu,(24/05/2017),malam.

Zainudin melanjutkan,terlebih rancunya lagi,kewenangan dari pejabat‎ itu sendiri mau mendominasi dan mau diatur serta diintervensi oleh oknum-oknum anggota DPRD,sehingga kelihatan terkesan timbul adanya sibuk mengurus proyek untuk kepentingan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat yang seharusnya lebih diutamakan.

"Saya ingat dulu,‎pada waktu saya menjadi anggota DPRD Ketapang priode tahun 1999 -2004 tidak ada yang namanya proyek aspirasi yang telah kami usulkan kepihak eksekutif itu pekerjaanya harus kami yang atur dengan menunjuk pihak kontraktor.Semuanya kami serahkan pada pihak eksekutif,karna itu sudah menjadi kewenangan mereka",ujarnya.

Tapi kalau sekarang,lanjutnya,oknum anggota DPRD nya terlalu berani merekomendasikan untuk pihak kontraktor.Tentu budaya seperti ini kalau tidak dihentikan akan merusak tatanan Pemerintah serta merugikan rakyat dan pembangunan dengan kualitas hasil pekerjaanya tidak senonoh.

"Kan yang rugi rakyat,karna mungkin uangnya berkurang karena sudah "disunat" terlebih dahulu,dan ‎jadi pihak pelaksana yang mengerjakan pekerjaan pun terpaksa asal-asalan",papar Zainudin.

‎Terhadap Bidang PSP di Dinas Pertanian,Peternakan dan Perkebunan Ketapang, Zainudin menyarankan agar Bupati Ketapang segera menonaktifkan atau segera memutasikan Kepala Bidang dan Pejabat Pembuat Komitmen dibidang itu, karena dinilainya belum mampu dan belum berpengalaman.

"Kalau masih dipertahankan juga kita khawatir dapat menghambat proses dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Sebab saya nilai banyak mengutamakan kepentingan pribadi,jadi sangat wajar sering terjadi kekisruhan pada bidang itu.Prihatin kita dengan kondisi seperti ini",pungkas Zainudin.

Hal senada juga diutarakan Dedi Sumarni salah satu masyarakat Ketapang yang juga aktif sebagai jurnalis di salah satu media massa terbitan pusat,Rabu (24/05/2017) siang,menilai bahwa molornya kegiatan proyek di DPPP saat ini dalam penyerapan anggaran disebabkan adanya tarik ulur kepentingan kelompok dan individu.

"Proyek inikan molor saat ini,menurut beberapa element masyarakat lainnya yang saya terima dengan adanya kepentingan kelompok-kelompok itu tadinya,hingga didalam SKPD tersebut kegiatan proyek pembangunan terkesan telah dirampok oleh oknum-oknum anggota yang ada di DPRD Kabupaten Ketapang. Karena mereka itu selalu memanfaatkan SKPD",tegas,Dedi Sumarni.

Sementara itu pada bagian lain, Hermansyahwiran selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian,Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, ketika dikonfirmasi, Rabu (24/05/2017) malam, melalui telpon genggamnya soal kisruh pelaksanaan proyek proyek yang ditanganinya itu, hanya menjawab “no coment lah”.***(Halim/Agus/LKBK65).

Gambar: (1). H.Zainduin. (2). Dedi Sumarni.***(Foto: LKBK65).

Baca juga : Mujahidin Klarifikasi Terkait Tudingan Ketua LSM Peduli Kayong Soal Mobilnya

_______

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

______