TANGERANG SELATAN-TNI
terus berkomitmen melaksanakan program Nawacita pemerintahan Presiden RI Joko
Widodo dalam penanganan tindak pidana korupsi
di dalam lingkungan TNI yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PPATK (Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan
Kepolisian RI, karena TNI tidak bisa bekerja sendiri dalam penanganan tindak
pidana kejahatan korupsi yang semakin canggih.
Hal tersebut dikatakan
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat jumpa pers bersama
Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Ketua KPK Agus
Rahardjo usai menghadiri pembukaan Pelatihan Bersama Aparat
Penegak Hukum 2017 di Hotel Santika Premiere Bintaro, CBD Bintaro Jaya,
Tangerang Selatan, Senin (27/2/2017).
Pada kesempatan tersebut Panglima
TNI juga memberi contoh tentang komitmen TNI dalam pemberantasan korupsi,
seperti kasus tertangkapnya prajurit TNI yang berdinas di Bakamla RI yang
saat ini masih dalam proses hukum. Kemudian Brigjen TNI Teddy Hernayadi
yang berdinas di Kemhan RI sudah dihukum seumur hidup. “Ini semua
merupakan proses yang panjang dalam koordinasi, pengumpulan data, pertukaran
informasi yang terwujud dalam kerja sama antara TNI, KPK, BPK, PPATK
dan Kepolisian RI dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.
“Tahun lalu TNI
melaksanakan bersih-bersih terhadap narkoba, sekarang masih terus
berlanjut dan tahun ini TNI berkonsentrasi bersih-bersih terhadap korupsi,”
kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo juga
mengingatkan kepada prajurit TNI yang masih aktif agar tidak melakukan
tindak pidana korupsi selama menjabat dan berdinas di lingkungan TNI. “Saya
ingatkan ke prajurit TNI jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, apalagi
korupsi selama menjadi anggota TNI aktif, karena setelah pensiun pun
apabila terlibat korupsi akan ditangkap oleh KPK maupun Kepolisian
karena korupsi tidak mengenal waktu,” tegasnya.
Panglima TNI menjelaskan
bahwa, program Nawacita yang canangkan
Presiden RI Joko Widodo, tujua n utamanya untuk
mensejahterakan rakyat Indonesia dibidang kesehatan, pendidikan dan
ekonomi, tetapi semuanya itu akan menjadi tidak berjalan baik apabila
korupsi masih ada. “Sulit tercapai tujuan mensejahterakan rakyat, karena
korupsi sudah sangat masif dan tahun ini TNI berkonsentrasi bersih-bersih
terhadap korupsi,” jelasnya.
Lebih
lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengucapkan terimakasih kepada
KPK yang telah memberikan kesempatan kepada prajurit TNI untuk mengikuti
penataran dan pelatihan. “Tahun lalu TNI hanya mengirimkan dua personel,
sekarang mengirim 50 personel dari 172 peserta latihan dan ini menunjukan
keseriusan TNI dalam pemberantasan korupsi,” katanya.
Panglima TNI juga
menyampaikan bahwa, tidak mungkin korupsi di TNI itu hanya antar
TNI, tetapi antar TNI dengan sipil. “Saya harapkan Auditor dari POM TNI
AD, AL dan AU perlu banyak belajar dengan mengikuti penataran dan pelatihan
aparat penegak hukum yang diselenggarakan oleh KPK tahun 2017,” tuturnya.
Kegiatan tersebut berlangsung
selama lima hari mulai dari 27 Februari s.d. 3 Maret 2017,
yang diikuti 50 pemeriksa atau penyidik Polisi Militer TNI, 40
penyidik Polda Banten, 40 penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Tinggi Provinsi
Banten, 11 auditor perwakilan BPKP Provinsi Banten, 10 auditor Badan Pemeriksa
Keuangan RI Perwakilan Provinsi Banten dan 12 penyidik Badan Reserse
Kriminal Polri serta2 (dua) Jaksa dari Jaksa Agung Muda Pidana
Khusus Kejaksaan Agung, 2 (dua) fungsional penyidik Otoritas Jasa
Keuangan, 3 (tiga) penyidik
KPK dan 2 (dua) pemeriksa PPATK.***(SP/LKBK65).
Gambar: Documen Puspen TNI untuk Portal
LKBK65.
___
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU
SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG”
___
___
Post a Comment