KETAPANG-Setelah melantik Sekretaris
Daerah,serta Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator lainnya di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ketapang,Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu. Kini
Bupati Ketapang,Martin Rantan, kembali melakukan pengambilan sumpah/janji serta
melantik sekitar 450 Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Pemkab
Ketapang, bertempat dihotel Borneo Emerland,Jum'at, (06/01/2017) siang.
Dalam sambutannya
Bupati Martin Rantan,mengatakan bahwa,dalam urusan pelaksanaan keperintahan
pelantikan dan mutasi jabatan adalah hal yang biasa.Dan terhadap pelaksanaan
pelantikan Sekda Eselon II, II dan IV dirinya beranggapan bersih dan
murni tanpa adanya Pungutan Liar (Pungli).
"Apa
bila,saudara mengasih (sesuatu-red) kepada orang lain yang mengatasnamakan pejabat
atau nama saya dan Tim Baperjakat itu salah sendiri mengapa melakukan hal
seperti itu tadi ",tegas Bupati.
Menurutnya,jika
suatu jabatan dibeli dan nanti setelah menjabat pasti yang pertama dipikirkan
bagaimana cara mengembalikan uang hasil menyogog (suap-red) itu tadi. Juga Bupati
mengingatkan,bagi yang telah mendapat tempat tugas baru jangan merasa kecewa
dan yang mendapat tempat sesuai dengan keinginan walau tidak meminta jangan
terlalu membusungkan dada.Karena untuk hal dalam pelantikan Eselon IV ini Tim
Baperjakat telah melakukan pemantauan rekam jejak selama 1 tahun.
"Jadi
bukan hanya pekerjaan ini hari saja,bukan hanya pekerjaan dilantik dan diambil
sumpah dalam 20 menit tadi,tetapi pekerjaan selama 1 tahun.Dan perlu diketahui
seorang pejabat struktural walaupun tinggal 1 bulan akan pensiun dia tidak
boleh tidak mendapat jabatan saat pelantikan", jelasnya,seraya mengatakan
bahwa,bisa saja yang hari ini dilantik sebagai Eselon IV tiba-tiba dalam jangka
waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan sudah menjadi Eselon III.
Dihadapan
para PNS Eselon IV yang baru dilantik,Ketua DPRD,para Wakil Ketua DPRD, Ketua
Komisi dan Komisi DPRD Kabupaten Ketapang,Sekda Ketapang,Staf Ahli,Kepala Badan,Kepala
Dinas,Assisten,dan Para pejabat Eselon III di lingkungan Pemkab Ketapang, Kasat
Pol.PP dan Ketua penggerak PKK Ketapang, Bupati Martin mengingatkan,agar selalu
menguasai Visi dan Misinya.Sebab jika dirinya akan berkunjung melakukan sidak
ke Kantor-Kantor SKPD Ketapang,dirinya akan selalu bertanya tentang persoalan
itu.
"Bukan
terhadap pejabat Eselon IV dan sebagainya,sampai ke Kepala Desa pun saya akan
tanya tentang Visi dan Misi itu",ujarnya.
Menurut Bupati
Martin,pentingnya menguasai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih itu
adalah sebagai bentuk pedoman rambu-rambu untuk pembangunan Ketapang,yang
telah tertuang di Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan jangka
menengah daerah (RPJMD).
"Apa
lagi kita tidak lama lagi akan melakukan Musrinbangdes,Musrenbang
Kecamatan dan Kabupaten. Ini harus selaras,seimbang,sejalan dan pararel dengan
Visi dan Misi yang sudah menjadi RPJMD",tandas Bupati.
Selain itu Bupati
juga mengingatkan kepada pejabat Eselon IV yang baru dilantik agar secepatnya
meminta petunjuk kepada pejabat struktural diatasnya,serta paling lama minggu
depannya seluruh SKPD sudah melakukan rapat internal,dari golongan seluruh
Kepala Dinas, Kabid,Kasi dan Kasubbid untuk mempersiapkan asistensi DPA.
"Kita
tidak mau terulang kembali saat ditahun 2016 kemaren,perencanaan selalu
terlambat, LPSE berbelit-belit.Maka saya katakan untuk melakukan secepatnya
asistensi DPA segera dilaksanakan agar pelaksanaan pembangunan langsung
berjalan",ungkapnya.
Bupati berharap
kepada para pejabat Eselon IV yang baru dilantiknya itu, agar sungguh-sungguh
membantu pekerjaan di SKPD masing-masing.Menurutnya,mereka sebagai ujung tombak
yang diletakkan oleh Negara,karena benar-benar secara teknis melaksanakan
kegiatan yang ada dipenjabaran APBD.
"Saya berharap,di
masing-masing SKPD dapat menciptakan iklim kerja kondusif,jangan seorang Kasi
berkuasanya melebihi Kabid,sampai-sampai Kepala Dinas dan Kepala Badannya pun
ikut Kasi tersebut. Jika ada yang seperti itu saya akan bicara dengan Baperjakat
untuk meninjau ulang SKPD tersebut",tegas Bupati mengingatkan.
Menurut
Bupati mengilustrasikan,bahwa di dalam SKPD tidak ada namanya matahari kembar,yang
dalam pengertiannya dalam SKPD itu Kepala Dinas dan Kepala Badan hanya
ada satu.
"Mengapa
sampai saya bicara seperti itu,sebab APBD Ketapang ditahun 2017 ini sekitar
Rp.2,011 triliun, untuk belanja modal hanya 32 persen,sedangkan sisanya cukup
banyak untuk belanja pegawai. Nah untuk biaya pegawai yang angkanya triliunan
rupiah ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk proses pelayanan publik dan untuk
melaksanakan kepemerintahan yang baik sehingga Ketapang ini maju dan masyarakat
bisa sejahtera", pungkas Bupati.***(Agus
Hariyansyah/ LKBK65).
Gambar:Para Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Eselon IV yang diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Bupati Ketapang Martin
Rantan,Jumat (06/01/2017).***(Foto :Agus).
___
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU
SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG”
___
Post a Comment