JAKARTA – Partai-partai
politik pendukung Jokowi-JK jangan mencemari Jokowi sebagai kehendak sejarah.
Jokowi merutang kepada rakyat, bukan kepada partai politik mana pun.
Demikian manifesto politik Barisan Relawan Jokowi Presiden
(Bara JP) dalam penutupan Kongres 2014 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta,
pekan lalu. “Memposisikan Jokowi berutang kepada partai, akan mencemari
perjuangan rakyat, dan sejarah,” ujar Ketua Umum Bara JP Sihol Manullang di
Jakarta Senin (18/8).
Sihol mengatakan, kemenangan Jokowi-Jusuf Kalla adalah
kemenangan rakyat. Bukan kemenangan partai atau komplotan elit! Partisipasi
rakyat dalam berbagai level begitu maksimal. Kemunculan gerakan relawan
merupakan bukti yang tak terbantahkan.
Mereka muncul bak cendawan di musim hujan—sebagai abstraksi
dari keseluruhan rakyat dan merupakan simbol kebangkitan masyarakat sipil dalam
berdemokrasi! Dalam perpanjangannya, hal ini sungguh membuktikan tesis “Jokowi
adalah “kehendak sejarah” (Hargens,2013).
Sebagai kehendak sejarah, kemenangan Jokowi merupakan
atribut material dari sebuah perubahan substansial ke depan. Namun, tak bisa
dibantah, ada gejala “kehendak sejarah” itu hendak disabotase dan disandra oleh
kepentingan elit.
Mereka berbodong-bondong mendekati Jokowi untuk membajak
posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Mereka hendak menjejali sejarah ini
dengan kompromi kekuasaan sebagaimana biasa terjadi dalam habitus politik lama.
Dalam habitus lama, bagi kursi dalam
sistem presidensial-multipartai tak semata hak prerogatif presiden. Alokasi
kekuasaan mempertimbangkan eksponen lain seperti kepentingan partai dan
kompromi ekonomi.
Partai besar biasa mendapatkan lahan empuk
di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencakup bidang penting,
antara lain minyak, gas, geotermal, dan pertambangan. Sementara, partai
menengah mendapat lahan kecil seperti Kementerian Pertanian.
Tak heran, korupsi di sektor ini hanya
melibatkan skop petinggi partai tertentu. Elite lama telah membagi Republik ini
ke dalam zona kekuasaan dan ekonomi partai. Zonasi dan pengkaplingan ini mirip modus
operandi mafia perkotaan yang biasa membagi wilayah perampokan dan
penjarahan.
Habitus
Baru
Jokowi adalah simbol dari kebangkitan
habitus baru perpolitikan Indonesia. Habitus baru yang ditandai oleh
kebangkitan ‘masyarakat warga’ (buergeliche Gesellschaft) dalam
memperjuangkan kebaikan umum, bonum
commune, dan kemunculan kepemimpinan politik yang berbasiskan semangat
keadilan dan keberpihakan rakyat, terutama pada kaum tertindas yang disebut the
disinherited dalam bahasa Franz Fannon atau mustadha’fin dalam
bahasa Ali Syari’ati.
Habitus baru ini adalah kondisi yang
memungkinkan nilai baik demokrasi terwujud dan eksistensi rakyat sebagai subyek
benar-benar sesuatu yang luhur dalam tatanan demokrasi. Di dalamnya, kemiskinan
dan ketertindasan, kemelaratan dan ketergusuran, adalah musuh kemanusiaan yang
harus diakhiri. Kepemimpinan politik habitus baru meretas jalan untuk perubahan
itu.
Koalisi Kerakyatan
Sebagai konsekuensi, model pemerintahan yang akan dibangun
adalah pemerintahan rakyat. Koalisi politik dalam pemerintahan dan parlemen
adalah koalisi kerakyatan. Bukan koalisi elitis dan bagi-bagi jatah! Sistem
presidensil-multipartai memang sangat rentan dengan koalisi gemuk untuk
mengamankan kekuasaan presidensial.
Bersatunya masyarakat sipil, dan bergeraknya relawan militan seperti
BajaJP, juga tak lepas dari niat baik mengawal pemerintahan Jokowi-JK dan
mencegah sabotase politik oleh elite partai. Kenapa? Karena koalisi elit akan berdampak logis pada pembagian kue kekuasaan. Apalagi jika presiden
dipaksa untuk parlemen-sentris, seolah-olah kekuataan parlemen sebagai
satu-satunya kekuatan politik yang perlu didekati dan diwaspadai. Berpikir
parlemen-sentris menyebabkan hak prerogatif untuk membangun pemerintahan
(kabinet, dll) potensial tersandra kepentingan partai koalisi. Kami tidak ingin ini terjadi. Kami juga percaya, Jokowi
tidak menghendaki hal itu.
Kehidupan bangsa ini masih penuh tanda tanya,
di segala matra atau dimensi. Matra ekonomi ditandai cerita kemiskinan, elegi
kesenjangan sosial, litani perampokan negara oleh mafia, dan mismanajemen
pengelolaan sumber daya alam. Politik didominasi oligarki dan kartel politik
sehingga korupsi subur sebagai modus vivendi, cara mereka bertahan
hidup. Hukum kehilangan supremasi. Di aras sosial, pameran kekerasan menjadi
tontonan kejam yang tak terhindarkan. Keberagaman dijadikan masalah sedangkan
negara selalu diam sehingga minoritas terus ditindas.
Untuk memperkuat pemerintahan presidensial Jokowi, dan
dalam rangka konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan,
relawan perlu memperkuat diri sebagai organisasi massa (ormas). Dengan
metamorfosa relawan menjadi ormas, ada pergeseran dan perluasan kekuatan di
dalamnya. Relawan tak lagi kumpulan rakyat yang memperjuangkan kemenangan
elektoral melainkan persatuan rakyat yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi
proses politik. Ormas bisa melakukan tekanan dan penguatan politik apabila
presiden dijepit dan ditekan oleh pragmatisme partai politik di parlemen maupun
dalam pemerintahan.
Konsensus Rakyat
Persatuan relawan dan konsolidasi
masyarakat sipil merupakan kekuatan baru yang akan menjadi tumpuan dan benteng
bagi pemerintahan Jokowi. Lebih dari sekedar urusan temporal kekuasaan 5 tahunan,
konsolidasi masyarakat sipil ini merupakan artikulasi tertinggi dari upaya
membangun konsensus rakyat. Masyarakat sipil yang kuat akan menjadi agen
demokrasi potensial dalam menjaga pemerintahan demokratis berjalan dalam
koridor yang benar.
Konsekuensinya, Jokowi tak perlu takut
dengan ancaman DPR karena roh domokrasi adalah civil society. Kekuatan
relawan yang memenangkan pilpres pada 9 juli 2014 sudah menjadi preseden kuat
bahwa Jokowi datang dari dan akan selalu bersama dengan rakyat. Relawan-relawan
ini ke depan menjadi pilar masyarakat sipil yang solid untuk mengontrol kinerja
pemerintahan dan kinerja parlemen. Di tengah rendahnya kepercayaan rakyat
terhadap DPR akibat korupsi dan rendahnya kinerja parlemen, relawan menjadi
tulang punggung dan keterlibatan mereka adalah wujud dari konsensus rakyat
dalam pemerintahan.
Karena konsolidasi demokrasi tercapai apabila civil
society bermain peran dalam mengendalikan kekuasaan, maka civil society
harus aktif terlibat dalam mengawasi dan menjaga kekuasaan demokratis.
Kekuasaan politik harus diarahkan sepenuhnya selalu pada perkara nasib dan
kepentingan hajat hidup orang banyak. Peran relawan sebagai simbol masyarakat
sipil adalah menjembatani elite dan rakyat, menjadi penyambung lidah
non-partai. Kalau partai terjebak kepentingan sektoral, relawan harus berdiri
di atas semua sektor dan berbicara atas nama rakyat.
Mengutip filsuf politik Jerman, Hannah
Arendt, kekuasaan dibutuhkan untuk menjaga ruang publik. Ruang publik merupakan
tempat bagi setiap individu untuk melakukan tindakan politis karena ruang
publik merupakan ruang penampakan di mana warga negara bertemu dan membahas
berbagai masalah kenegaraan. Politik dengan demikian tidak diinstrumentalisasi
untuk kepentingan lain seperti pengejaran nafsu dan dominasi parsial.
Instrumentalisasi seperti itu hanya akan melahirkan banalitas politik.
Dalam kondisi tak ada komunikasi politik, yang ada hanya hasrat mencari
kekuasaan.
Tindakan politis tidak dapat dibayangkan tanpa
ada orang lain sehingga keberadaan orang lain penting dan harus selalu ada
ruang untuk komunikasi. Dalam konteks tindakan ini, civil society harus
bisa menempatkan tindakan politis dalam kerangka komunikasi. Itu berarti, civil
society harus gelisah dengan adanya gejala sosial-politik dan mengadvokasi
kepentingan rakyat. Dia harus memperjelas kawan yang harus dibela dan musuh
yang perlu disingkirkan. Dalam arti ini, civil society tidak boleh netral,
karena posisi netral memberi ruang bagi yang berkuasa untuk menindih yang
lemah.
Masyarakat Warga
sebagai Garda Jokowi
Ranciere (2006) mengatakan, demokrasi adalah daya (power
) untuk mematahkan dominasi kelompok elit oligarkis karena mereka berusaha
melanggengkan status quo kekuasaan. Dominasi kelompok elit ini akan
menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat.
Maka, demokrasi dalam arti daya hadir sebagai solusi untuk
menghancurkan ketidaksetaraan yang dibangun oleh kaum elite dan itu hanya bisa
diperjuangkan oleh civil society atau “masyarakat warga” dalam bahasa
Hegel. Inilah dasar kenapa BaraJP muncul dan akan selalu bergerak bersama
Jokowi dalam membela kepentingan rakyat ke depan.
BaraJP sebagaimana kelompok relawan lain merupakan garda
terdepan, sebagai simbol masyarakat sipil, dalam mengawal dan mendukung
pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kami hadir sebagai tanda bahwa pemerintahan
ini ke depan akan selalu bersama “masyarakat warga” mewujudkan teleologi
demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pusat dan tujuan kekuasaan.***(RJ)
Keterangan Gambar
: Jokowi mewakili penerimaan penghargaan "Negarawan Terpuji"
untuk Megawati Soekarnoputri, dalam pembukaan Kongres Barisan Relawan Jokowi
Presiden (Bara JP) di Asrama Jai Pondok Gede Jakarta, pekan lalu.***(Foto: Ist)
Post a Comment