Perlu Koordinasi Untuk Atasi Penebangan Liar

JAKARTA - Asia Pulp and Paper (APP)  mengajak LSM, pemerintah dan sektor bisnis untuk bekerjasama mengatasi isu pembalakan atau penebangan liar (deforestasi) di Indonesia.

APP juga melaporkan kemajuan satu tahun pelaksanaan Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy/FCP).

FCP yang meliputi area konsesi seluas 2,6 juta hektare, merupakan terobosan penting dalam usaha melindungi hutan alam. Komitmen APP ini merupakan rencana implementasi prinsip-prinsip Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) yang paling luas dan paling ambisius di dunia.

Setahun lalu, tepatnya  5 Februari 2013, APP telah mengumumkan penghentian pembukaan hutan alam secara permanen di seluruh rantai pasokannya melalui peluncuran kebijakan FCP.

Dengan hampir selesainya penilaian HCV dan HCS di lapangan, APP telah mulai mengolah hasil temuan yang ada ke dalam Rencana Pengelolaan Hutan Lestari yang Terintegrasi (Integrated Sustainable Forest Management Plans/ISFMPs). ISFMP ini akan mengatur tata cara pengelolaan dan pemeliharaan daerah konsesi kedepannya.

Namun, keberhasilan jangka panjang dari rencana pengelolaan ini juga memerlukan komitmen dari berbagai  pemangku kepentingan kehutanan Indonesia.

Aida Greenbury, Managing Director Sustainability & Stakeholder Engagement APP, mengatakan perusahaan menyusun rencana pengelolaan ini untuk memastikan kelangsungan dari 2,6 juta hektare lahan yang merupakan tanggung jawab para pemasoknya.

"Namun, apabila wilayah hutan Indonesia lainnya tidak dikelola secara bertanggung jawab, lanskap hutan Indonesia akan terus berisiko terdegradasi," katanya, Kamis (6/2/2014).

Tahun ini, APP akan menyelesaikan penilaian terintegrasi terhadap keanekaragaman hayati dan konservasi yang pernah dilakukan.

“Sudah waktunya bagi semua pihak untuk ikut berperan secara aktif dan mulai saling bekerja bersama. Era kampanye menentang pelaku bisnis yang telah menunjukkan kesungguhan untuk berubah harus diakhiri," katanya.

Kini waktunya fokus ke masa depan dan membuat solusi untuk permasalahan kompleks yang ada pada sektor kehutanan di Indonesia, dan mempromosikan praktik-praktik kehutanan bertanggung jawab.***(Tribunnews)