KETAPANG -
Dalam rangka Reuni Akbar warga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan
se-Kalimantan Barat, menggelar Seminar Percepatan Pembangunan di Kalimantan
Barat, menghadirkan para pakar Pemerintahan dari Institut Pemerintahan
Dalam Negeri (IPDN).
Hadir mewakili Gubernur Kalbar,
Asisten III Sekda Kalbar Bidang Administrasi dan Umum Dra Marlyna
M.Si, Guru Besar IPDN Prof Dr Muhlis Hamdi MPA,Ph dan Dosen Ilmu
Pemerintah IPDN DR.Drs. Ismail Nurdin,M.Si selaku narasumber Seminar
Percepatan Pembangunan di Kalimantan Barat, para pejabat perangkat daerah se
Kalimantan Barat.
Kegiatan yang berlangsung di
Ball Room Hotel Borneo Emerald Ketapang pada Kamis (6/12/2018) pagi di buka
secara resmi oleh Bupati Ketapang Martin Rantan,SH, M.Sos yang ditandai dengan
penyerahan pelakat cindera mata dari Bupati Martin Ratan kepada para narasumber
yang hadir.
Bupati Martin Rantan memaparkan
kondisi Kabupaten Ketapang yang merupakan kabupaten terluas di Kalimantan
Barat, dengan luas wilayah 31.241 kilometer persegi. “Dengan luas daerah
dan pembenahan infratstruktur yang cukup berat kalau jalan nasional sekitar
400 kilo meter sudah bagus, jalan provinsi baru 40 persen yang bagus, jalan
kabupaten panjang ruas jalan kurang lebih 3 ribu, sekitar 70 persen yang bagus”,
papar Bupati.
Selanjutnya Bupati menyambut
baik acara seminar ini untuk menjadikan momentum seluruh intansi Pemerintah
untuk menjadikan langkah awal dalam mewujudkan percepatan pembangunan di
Kalimantan Barat.
Percepatan pembangunan tersebut
menurut Bupati diarahkan kepada pembanguan sektor ekonomi riil dan sektor
ekonomi unggulan dengan mangcu pada satuan wilayah pengembangan tentu saja
pembanguan berbasis pelayanan ini dapat diharapkan mampu mengurangi kesenjangan
antar wilayah.
Bupati menjelaskan baru baru
ini Pemerintah Kabupaten Ketapang bersiap membangun layanan publik yang berkualitas
melalui program online smart city Ketapang dengan penandatangan memorandum of
understanding (MoU) dengan Deputi Jasa Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia.
“Dengan adanya smart city ini
nantinya masyarakat bisa lebih cepat dan mudah dalam menyampaikan keluhan
pelayanan publik untuk selanjutnya ditindaklanjuti Perangkat daerah”, terang
Bupati.
Selanjutnya dukungan infra
struktur yang memadai juga merupakan salah satu aspek yang dapat menunjang
percepatan pembangunan, dengan demikian pengembangan berbagai sarana dan
prasarana menjadi salah satu kebutuhan yang paling utama untuk memprcepat
pembangunan.
Disampaikan Bupati tujuan dari
percepatan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, pemerintah
selaku insitusi yang menjadi poros penggerak percepatan pembangunan harus
berpegang pada prinsif good governance dimana Pemerintah hadir sebagai
pelayanan masyarakat yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsif demokrasi,
disiplin serta prinsip clean goverment dimana semua institusi Pemerintah harus taat
pada regulasi yang ada transparan mendahulukan kepentingan umum.
Diakhir sambutan Bupati
berpesan agar issu issu strategis lainnya harus dibahas secara bersama sama
seperti masalah perbatasan antar Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Kabupaten lainnya
seperti Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Melawi.***(PK/LKBK65).
Gambar : Dokumen Humas Sekda Ketapang untuk LKBK65
Editor : Fahrozi
_____________________




Post a Comment