JAKARTA – Diperlukan integrasi dalam pengelolaan laut
Nusantara dengan penataan MDA (maritime Domain Awareness), Maritime Policy
(pengelolaan kebijakan kelautan Indonesia) serta tata kelola dan kelembagaan di
laut. Hal itu merupakan bagian dari hasil rumusan Rapimnas Bakamla RI tahun
2018 di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, yang
pada hari ini menginjak kegiatan hari kedua, Kamis (29/3/2018).
Beberapa
hasil rumusan telah disepakati bersama, pada sesi terakhir rapat yang dihadiri
oleh perwakilan berbagai mitra maritime terkait. Sesuai tema yang diangkat,
yaitu Optimalisasi Bakamla dalam menyinergikan kekuatan maritime nasional guna
mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka perlu dilakukan
Optimalisasi, yaitu peningkatan kepada situasi luar biasa dalam menjawab
tantangan dan ancaman yang berkembang pesat hingga menjadi super optimal.
Bakamla RI
sebagai badan pemerintah yang menyinergikan mitra maritime/stakeholder yang
berwenang di laut, jika dianalogikan seperti kabel serat optic yang didalamnya
terdapat bermacam-macam fungsi kabel dan dibungkus dengan satu kabel besar yang
kuat, maka Bakamla sebagai kabel besar tersebut.
Hasil
Rapimnas itu juga menyatakan bahwa sinergi merupakan faktor utama dalam
penegakan hukum yang lebih efektif, dimana ada beberapa poin penting dalam
prioritas sinergi dan kerja sama Bakamla dengan mitra maritim, yaitu :
perubahan kebijakan menjadi Single Agency Multi Task, penataan dalam
pelaksanaannya, dan mengkonsepkan implementasi Operasi Kamla melalui sinkronisasi
Rencana, Identifikasi peralatan dan SDM, identifikasi sektor rawan pelanggaran,
penentuan strategi operasi, penyusunan peta kerawanan dan penusunan rencana
operasi secara bersama.
Hasil
rapimnas juga merumuskan perlunya komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan
tupoksi masing-masing lembaga, serta dibutuhkan sinkronisasi legalisasi/hukum
perundang-undangan untuk mengatur tupoksi dan area tanggung jawab.
Sementara
itu, acara Rapimnas juga berlanjut secara internal pada hari ke-2 (29/3) di
hadiri para pimpinan Bakamla. Acara dibuka Deputi Kebijakan dan Strategi Irjen
Pol Arifin, M.H., yang dalam sambutannya menekankan pada terobosan-terobosan
baru tanpa melanggar aturan yang ada. Irjen Pol Arifin juga menanggapi tentang
penguatan Bakamla RI melalui Inpres tentang keamanan dan keselamatan
laut.
Dikatakannya,
bahwa semua perlu diupayakan dalam rangka untuk penguatan dan pengembangan
Bakamla RI menjadi lebih baik dari semua sektor.
Agenda acara
pada Rapimnas hari kedua adalah untuk memaparkan evaluasi kegiatan tahun 2017,
pelaksanaan program kegiatan tahun 2018 dan rencana kerja pada tahun 2019 dari
masing-masing kedeputian dan kantor zona kamla maritim, dengan nara sumber atau
pemapar yaitu Direktur Udara Maritim Laksma TNI Guntur Wahyudi, Direktur Strategi
Laksma TNI Muspin Santoso, S.H., M.Si(Han), Direktur Data dan Informasi Laksma
TNI Gendut Sugiono, S.H., Kazona Maritim Barat Laksma TNI Eko Murwanto, Kazona
Maritim Tengah Brigjen (Pol) Drs Bastomy Sanap S.H., M.B.H. M.Hum., dan Kazona
Maritim Timur Vetty Vionna Salakay, S.H., M.Si.***(SP/LKBK65).
Gambar : Dokumen Humas Bakamla RI untuk LKBK65.
_________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI
HARUS SEIZIN TERTULIS DARI
REDAKSI, HAK
CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
__________
Post a Comment