BOGOR – TNI berkomitmen
untuk mewujudkan keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan dan keamanan sumber
daya maritim yang merupakan tugas pokok TNI. Hal tersebut sesuai dengan
kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Hal tersebut dikatakan Panglima TNI
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat memberikan Kuliah Umum kepada 244
mahasiswa dan civitas akademi Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) dengan tema
“Kebijakan TNI Dalam Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI”, bertempat
di Kawasan
IPSC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/3/2018) lalu.
Lebih
lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa TNI siap mendukung kebijakan pemerintah
yang dijabarkan kedalam rencana program prioritas TNI. “Komitmen TNI sejalan
dan mendukung kebijakan pemerintah diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan
dan profesionalisme prajurit serta membangun kekuatan TNI yang selalu siap
menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”
katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Marsekal
TNI Hadi Tjahjanto juga menjelaskan tentang kemajuan teknologi yang membawa
dampak positif yaitu mempercepat arus informasi dan mempermudah akses terhadap
informasi, disisi lain dampak negatifnya meningkatnya penipuan, kejahatan cyber,
berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate
speech). Hal ini dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang berdampak
pada persatuan dan kesatuan bangsa.
Panglima TNI menjelaskan bahwa kemajuan teknologi
saat ini membawa nilai positif bagi kehidupan manusia, namun juga memiliki
beberapa paradoks yang perlu dicermati diantaranya adalah cyber threat, bio
threat dan inequality threat, dimana masing-masing ancaman tersebut
memiliki alasan tersendiri untuk terus diwaspadai. “Ancaman cyber
menjadi perhatian utama, mengingat lebih dari separuh penduduk dunia telah
terhubung dengan dunia cyber dan tiga perempat waktunya dihabiskan di
dunia maya,” katanya.
Menurut
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, jika dahulu penguasaan wilayah sebagai yang utama
maka dalam nuansa kekinian penguasaan itu lebih bersifat virtual yaitu
penguasaan dan pengelolaan terhadap dunia maya yang tersimpan di Big Data.
“Melalui perkembangan teknologi dengan memanfaatkan profiling data dan
data analisis, saat ini dimungkinkan untuk merekrut teroris tunggal (lone
wolf). Kondisi ini memicu timbulnya potensi konflik horizontal maupun
vertikal di masyarakat,” ujarnya.
Panglima TNI
mengatakan bahwa di era revolusi industri 4.0 diwarnai oleh hal-hal yang
kekinian dan disertai inovasi yang bersifat positif serta negatif yang
destruktif. “Kekuatiran masa depan yang utama bukan terletak pada krisis
kelangkaan pangan dan energi melainkan lebih pada ketidakmampuan kita untuk
beradaptasi terhadap transformasi. Salah satunya adalah kemajuan teknologi
digital yang sangat cepat,” jelasnya.
Menjawab
pertanyaan awak media tentang peran Satsiber TNI dan cyber crime Polri
dalam menghadapi berita hoax dan isu negatif yang berkembang di
masyarakat, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan
bahwa TNI memiliki tanggung jawab untuk membantu tugas kepolisian dalam
mengantisipasi serangan berita hoax dan ujaran kebencian. “TNI
senantiasa mengantisipasi dengan menyiapkan langkah-langkah strategis yang
salah satunya adalah dengan membentuk Satsiber TNI,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan awak media
tentang Flight Information Region (FIR) yang masih mengandalkan
Singapura, Panglima TNI mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari
tugas pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan RI yang didukung oleh
Kementerian Pertahanan RI. “Kita juga akan mendorong pemerintah untuk bisa
mengambil alih FIR tersebut. Kemudian pemenuhan sumber daya manusia dan
peralatan secara bertahap akan kita penuhi, mudah-mudahan target kedepan
masalah FIR ini sudah bisa kita ambil alih,” tutupnya. ***(SP/LKBK65).
Gambar : Dokumen Puspen TNI untuk LKBK65
_____
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI
HARUS SEIZIN TERTULIS
DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
_______
Post a Comment