TARAKAN – Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai garda terdepan bangsa, harus solid dalam menjaga wilayah perbatasan
negara di Kalimantan Utara yang panjangnya
mencapai ribuan kilo meter, karena rawan
terhadap kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, penyelundupan
narkoba, senjata dan bahan peledak.
Hal tersebut disampaikan Panglima
TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada acara ramah tamah dan makan malam
bersama 1.000 Prajurit TNI
dan Polri se-wilayah Kalimantan Utara, bertempat di Hanggar Lanud Tarakan Kalimantan Utara, Rabu (28/3/2018).
Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, wilayah Kalimantan Utara yang berbatasan
langsung dengan negara-negara tetangga terdapat banyak jalan tikus yang biasa digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan penyelundupan barang masuk ke Indonesia. “Menjaga
perbatasan negara di wilayah Kalimanta Utara yang memiliki ribuan
jalan tikus sering digunakan untuk tindakan kejahatan sangat berat, namun
saya yakin prajurit TNI dan Polri mampu melaksanakan tugas tersebut,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan bahwa Prajurit TNI dan Polri yang berdinas di
wilayah Kalimantan Utara harus merasa bangga, karena telah bertugas menjaga perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalian adalah Prajurit TNI dan Polri pilihan
yang telah diberi tugas untuk menjaga NKRI di wilayah Kalimantan Utara yang panjangnya mencapai ribuan kilo meter,” ujarnya.
Di sisi lain pengarahannya, Panglima TNI mengatakan bahwa dalam menghadapi
pesta demokrasi Pilkada tahun 2018 dan tahapan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019, Prajurit TNI dan Polri harus
tetap menjaga soliditas yang sudah terjalin selama ini bisa dipertahankan.
“Saya yakin kalau soliditas terjaga dengan baik, NKRI pasti akan terjaga dan
tidak akan ada yang berani mencoba-coba untuk mencabik-cabik NKRI,” tegasnya.
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa personel jajaran satuan TNI diberikan Buku
Saku Netralitas TNI, untuk pegangan
prajurit TNI sebagai pedoman di lapangan. “Buku Saku tersebut berisi
aturan-aturan dan larangan yang tidak boleh dilakukan prajurit TNI. Buku
ini sudah saya sahkan. Kalau ada prajurit TNI yang melanggar, akan dikenakan sanksi hukum disiplin
militer,” tuturnya.
Terkait pencalonan peserta kepala daerah, Panglima TNI Marsekal Hadi
Tjahjanto menegaskan bahwa anggota tersebut sudah purnawirawan dan menjadi
orang sipil, sehingga tidak ada hubungannya dengan institusi TNI. “Apapun yang diperbuat mereka, tidak mengatasnamakan institusi TNI, mereka murni orang sipil. Namun demikian, hubungan silaturahmi tetap dijaga,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal
Polisi Tito Karnavian dalam pengarahannya mengatakan bahwa sinergitas dan
soliditas TNI dan Polri harus betul-betul real bukan sekedar lip
service. “Polri tidak mungkin dapat bekerja sendiri dalam mengatasi
kejahatan di wilayah perbatasan, khususnya Kalimantan Utara sehingga Polri
butuh dukungan dari TNI dalam mengatasi masalah di di wilayah perbatasan,”
ucapnya.***(SP/LKBK65).
Gambar : Dokumen Puspen TNI untuk LKBK65.
_________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI
HARUS SEIZIN TERTULIS DARI
REDAKSI, HAK
CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
__________
Post a Comment