JAKARTA – Dharma Pertiwi merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada
tanggal 15 April 1964 berperan aktif mendukung suksesnya misi dan tugas kewajiban
TNI sebagai bhayangkari bangsa dan negara yang secara konsisten menjamin
kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ibu
Nanny Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Musyawarah
Nasional Dharma Pertiwi XIII Tahun 2018, bertempat di Balai Sudirman, Jakarta,
Kamis (25/1/2018).
Ketum Dharma Pertiwi menjelaskan bahwa prajurit akan dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik apabila kehidupan berkeluargnya dalam keadaan aman,
nyaman, harmonis dan sejahtera serta adanya rasa senasib dan sepenanggungan.
“Hal inilah yang akan diwujudkan oleh Dharma Pertiwi sesuai dengan salah
satu Tugas Pokoknya,” katanya.
Lebih lanjut Ibu Nanny Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa membina dan
meningkatkan rasa persaudaraan serta kekeluargaan berdasarkan rasa senasib
dan sepenanggungan, seperjuangan untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan
serta kesadaran nasional bagi seluruh istri anggota TNI guna peningkatan kesejahteraan
keluarga. “Tanpa kebersamaan dan tanpa kepedulian, maka mustahil
terwujud rasa senasib dan sepenanggungan serta persatuan dan kesatuan,”
ujarnya.
Musyawarah Nasional ke-13 Tahun 2018 yang mengangkat tema “Dilandasi
Semangat Kebersamaan Dharma Pertiwi Bertekad Meningkatkan Kepedulian Sosial,
Pendidikan Dan Kesehatan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Prajurit Dan
Keluarganya” membahas tiga agenda utama yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah
Tangga, Rencana Kerja dan Atribut. Untuk itu, para anggota agar mempelajari,
memahami, mendiskusikan dan mengevaluasi ketiga agenda tersebut dengan merujuk
pada hasil Musyawarah Nasional sebelumnya, agar kemajuan organisasi Dharma
Pertiwi dapat dicapai. “Apabila harus ada perubahan khususnya dalam
Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Rencana Kerja dan Atribut, maka
lakukanlah perubahan yang sifatnya signifikan,” ucap Ibu Nanny Hadi Tjahjanto.
Ketum Dharma Pertiwi
mengatakan bahwa perubahan perlu mempertimbangkan peran anggota
Unsur Dharma Pertiwi sebagai istri, sebagai orang tua dan sebagai insan sosial
di masa milenial. Oleh sebab itu, para Ketua pada setiap level hendaknya untuk
dapat memberikan kelonggaran dalam kepengurusan bagi anggota yang bekerja dan
berkarier.
“Hal-hal yang dapat dijadikan
pertimbangan diantaranya tuntutan kesejahteraan keluarga yang makin
tinggi, biaya sekolah, dan lain-lain. Dengan bekerja sebagai karyawan
atau pegawai tentunya dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga,”
pungkas Ibu Nanny Hadi Tjahjanto.***(SP/LKBK65).
Gambar
: Dokumen Puspen TNI
untuk LKBK65.
_______
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI
HARUS SEIZIN TERTULIS
DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
_______
Post a Comment