Oleh :
Letkol Inf Drs. Solih
(Kasubbid Strakomnet Puspen TNI)
PEMBANGUNAN
wilayah perbatasan merupakan salah satu focus konsentrasi kerja Presiden
RI Ir Joko Widodo dan seluruh perangkat pemerintahan, termasuk TNI didalamnya. Bentuk konkret program Nawacita
Presiden RI Ir. Joko Widodo sebagai wujud hadirnya negara di tengah masyarakat.
Ini suatu langkah yang luar biasa memeratakan pembangunan terutama masyarakat
di perbatasan dan Pulau terdepan, yang sebelumya tidak tersentuh dengan
pembangunan maupun teknologi yang begitu pesat. Begitu juga untuk pembangunan
pertahanan di wilayah perbatasan. Keterlibatan TNI dalam ranah perbatasan
adalah prinsip dan sangat diperlukan, karena bagaimanapun kehadiran TNI
ditengah-tengah masyarakat merupakan sebagai perekat dan pemersatu kekuatan
yang andal dari ancaman pihak musuh.
Kesenjangan
wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga terutama terletak pada
masalah ekonomi dan pendidikan. Kita tidak menutup mata wilayah perbatasan
Indonesia kerap digambarkan lebih kumuh dan miskin, dibandingkan negara
tetangga yang jauh lebih maju seperti perbatasan Kalimantan dengan Malaysia.
Akibatnya, banyak yang menyebrang ke Malaysia untuk belanja maupun mencari
pekerjaan. Ini sangat menyedihkan padahal kita sudah merdeka 72 tahun yang
lalu, namun warga perbatasan seolah terlupakan karena konsetrasi pembangunan
selalu di tanah Jawa.
Warga
Perbatasan merupakan teras NKRI dan berperan sebagai beranda atau
halaman depan Indonesia dan atas dasar itu, pemerintah
ingin di perbatasan disediakan fasilitas bagi warga masyarakat yang masih
tertinggal dengan daerah lain di Indonesia. Kondisi itu jauh jika dibandingkan
dengan negara tetangga yang membangun pusat pendidikan atau asrama di batas
wilayah mereka. Bahkan militer mereka diwajibkan berkontribusi dalam
pembangunan batas negara.
TNI Perkuat Pertahanan Di
Perbatasan
Penambahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 yang dialokasikan untuk TNI untuk
penguatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar,
sudah disetujui oleh Komisi I DPR RI menurut rencana akan
dialokasikan ke masing-masing Unit Organisasi (UO) Kemhan dan TNI. Adapun
rinciannya adalah UO Kemhan Rp 1,1 triliun lebih, Mabes TNI Rp 900 milyar
lebih, TNI AD Rp 1 triliyun lebih, TNI AL Rp 1 triliun lebih dan TNI AU Rp 1,2
triliun lebih. Anggaran yang diajukan sudah tidak ada masalah, sudah selesai.
Prioritas
pembangunan pertahanan oleh TNI adalah pembangunan pulau-pulau strategis terluar
seperti Natuna, Morotai, Biak, Merauke, Saumlaki dan Selaru seharusnya
dibangun secara serentak. Karena kondisi ekonomi TNI saat
ini belum memungkinkan, maka pembangunan
dititikberatkan ke Natuna terlebih dahulu, namun
dengan adanya situasi perkembangan ISIS di Marawi, maka sekarangpun TNI harus mempercepat pembangunan di Morotai.
Pembangunan pulau terluar yang memiliki nilai strategis sebagai
implementasi dari program pemerintah, yakni membangun dari pinggiran melalui
peningkatan infrastruktur ekonomi sekaligus menunjang tugas pokok TNI menjaga
kedaulatan Negara.
TNI memiliki kepentingan melakukan
pembangunan di pulau-pulau terluar, perbatasan dan daerah terpencil, yang
berkaitan juga dengan pembukaan sentra-sentra ekonomi baru dan tempat strategis
untuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang tentunya berhubungan
dengan tugas pokok TNI menjaga kedaulatan negara. Atas
dasar itu, TNI ingin agar di perbatasan disediakan fasilitas bagi TNI, supaya
pembangunan di sana bisa lebih terasa. Sebab, aktivitas prajurit dinilai akan
memicu pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan lainnya.
Menurut Jenderal TNI
Gatot Nurmantyo, bahwa penyebaran gelar satuan TNI pasti akan berdampak pada perkembangan
ekonomi di wilayah tersebut. Begitu
ada satuan TNI pasti secara
perlahan ekonomi di daerah itu akan berkembang, contoh pada
tahun 1989 di Ogan Komering Ilir dibangun pusat latihan tempur
militer dan tidak begitu lama, Kabupaten tersebut
sudah mekar menjadi tiga Kabupaten karena disitu dibangun
infrastruktur seperti jalan, sekolah, pasar dan
lain-lain,
sudah ada semuanya, sehingga
perkembangan pendudukpun relatif cepat.
Membangun
infrastruktur fisik di kawasan perbatasan untuk memberdayakan dan meningkatkan
tingkat perekonomian dan taraf kesejahteraan masyarakat perbatasan dan juga
akan mempermudah mobilisasi TNI dalam tugasnya yang jauh dari perkampungan.
Yang sebelumya TNI melakukan pergantian personel harus lewat laut atau udara
yang sangat sulit terbentur dengan cuaca yang ekstrim, kalau infrastruktur
selesai maka ini bisa membantu TNI dalam menjaga siatuasi dan kondisi dari
ancaman baik itu penyelundupan, narkoba, ISIS maupun kejahatan lainnya.
Dengan berbagai macam kegiatan yang
dilakukan TNI, masyarakat di perbatasan akan semakin memiliki rasa nasionalisme
yang tinggi, mereka merasa diperhatikan dan menjadi bagian dari rakyat
Indonesia. Dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh TNI, diharapkan
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga ikut mendukung pemerataan dan
percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan.
Selain itu juga
TNI telah menentukan kebijakan untuk membangun Kepulauan Natuna sebagai salah
satu basis kekuatan TNI terpadu dengan mengintegrasikan kekuatan darat, laut,
dan udara secara utuh. Di kaitkan dengan gelar ulang kekuatan TNI di
Perbatasan, personel TNI akan diperkuat dan didukung oleh Kementerian-Kementerian
terkait, sehingga TNI tidak bekerja sendiri untuk mengembangkan potensi wilayah
yang sudah ditata oleh pemerintah sebagai garda terdepan untuk dijadikan daerah
berkembang dan Teras NKRI. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan
TNI, masyarakat di perbatasan akan semakin memiliki rasa nasionalisme yang
tinggi, mereka merasa diperhatikan dan menjadi bagian dari rakyat
Indonesia. Dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh TNI.
Ancaman
Keamanan Di perbatasan Sangat Memungkinkan
Penempatan TNI di
perbatasan, juga akan menjadi respons atas tantangan keamanan nonkonvensional.
TNI melihat potensi ancaman konvensional berupa invasi dari negara lain
relatif kecil. Akan tetapi, ancaman keamanan di perbatasan saat ini lebih
cenderung pada keamanan nontradisional, misalnya terorisme, radikalisme,
penyelundupan manusia dan narkoba, serta pembalakan liar sangat memungkinkan
karena perbatasan merupakan celah yang memungkinkan untuk dapat dilalui oleh
para penyelundup untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
Ancaman yang menghadang bisa dari aspek pertahanan militer maupun non
militer (illegal fishing, human traficking, cyber crimes, illicit trafficking
in narcotics drugs and psychotropic substances, terrorism, dst). Ancaman ini
hadir melalui perbatasan darat, laut maupun udara wilayah NKRI. Perbatasan
darat dengan 3 negara, yaitu Kalimantan dengan Malaysia, NTT dengan Timor
Leste, dan Papua dengan PNG. Sedangkan di laut, kita berbatasan dengan
Singapura, Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Australia, Palau, PNG, Filipina
dan Timor Leste. Sementara, batas udara, kurang lebih memiliki batas negara
yang sama dengan perbatasan laut.
Di
lihat dari kondisi geografinya, Indonesia dengan wilayah yang sangat luas yang
terdiri dari pulau-pulau menuntut strategi yang tepat untuk mempertahankan
kedaulatan NKRI. Selain itu Indonesia masih mempunyai sejumlah persoalan batas
wilayah, baik perbatasan darat maupun maritim yang hingga kini belum tuntas,
sehingga menjadi sumber potensi ancaman yang berdimensi pertahanan pada masa
mendatang.
Beberapa bentuk konflik yang terjadi di perbatasan
Indonesia antara lain adalah sebagai berikut: pada perbatasan Indonesia dengan
Malaysia terjadi permasalahan pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan
penyeludupan karena belum adanya batas yang jelas. Di perbatasan Indonesia
dengan Australia terjadi permasalahan dengan banyaknya nelayan Australia yang
memancing di celah timor, serta imigran gelap. Perbatasan Indonesia dengan
Thailand masih menghadapi permasalan penangkapan ikan oleh nelayan asing.
Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste terjadi masalah dengan banyaknya
pengungsi Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia.
Ancaman teror ISIS dari Filipina ke Indonesia tengah
menjadi sorotan menyusul konflik bersenjata di Marawi sebagai peringatan
terhadap Pemerintah Indonesia. TNI tidak mau ambil resiko terhadap konflik
Marawi, sehingga TNI sudah mempersiapkan diri di daerah perbatasan Filipina,
termasuk daerah-daerah yang kemungkinan akan di jadikan pelolosan ISIS ke
Indonesia. Pemerintah Indonesia kini terus berkoordinasi dengan otoritas
keamanan Filipina, Selandia Baru, serta Brunei Darusalam untuk menggelar
patroli. Jadi TNI memperkuat patroli di wilayah perbatasan agar tidak ada
kelolosan dari Filipina ke Indonesia.
Peredaran
narkoba di Indonesia merupakan sebagai bagian dari kejahatan internasional,
ancaman terbesar peredaran narkoba ada pada daerah perbatasan. Luasnya wilayah
darat Indonesia khususnya perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Utara,
menjadi tantangan terbesar kedua setelah kedaulatan wilayah.
Ada dua
kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Kabupaten Nunukan dan
Kabupaten Malinau dimana salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan
Malaysia adalah Kecamatan Sebuku. Di perbatasan tersebut terbentang Sungai
Sembakung di sebelah hulu masuk wilayah Sabah (Malaysia) sedang di hilir masuk
wilayah Indonesia. Lalu lintas perdagangan di sungai ini sangat menyulitkan
untuk proses pengecekan keluar masuk barang, karena luasnya wilayah dan
terbatasnya pos penjaga.
Pemerintah
sangat serius mengatasi masalah perdagangan ilegal narkoba ini yang terkait
denggan masalah perbatasan ini. Salah satunya semakin
diperketatnya pengawasan di Kampung Nanedakele terletak di Pulau Bukide
(Tinakareng) Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara yang masuk dalam kawasan
Border Crossing Agreement (BCA). Peredaran gelap atau penyelundupan ganja yang
melalui jalur darat antar dua negara dalam ini Indonesia tepatnya Papua dan
negara Papua New Guinea bisa terjadi disebabkan lemahnya pengawasan dan
keamanan dikawasan perbatasan.
Perdagangan orang khususnya bagi kaum perempuan dan
anak, bukan merupakan masalah yang baru di Indonesia serta bagi negara-negara
lain di dunia. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, termasuk Propinsi Kepulaun Riau. Bila
ditinjau dari segi geografis Kepulauan Riau mempunyai letak yang sangat
strategis sekali sebagai pusat perlintasan masyarakat antar negara karena
Propinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga. Secara
terperinci dapat penulis gambarkan situasi geografis wilayah Propinsi Kepulauan
Riau sebagai berikut: Batas Wilayah : - Sebelah Utara berbatasan dengan :
Singapura, Malaysia, Vietnam dan Laut Cina Selatan. - Sebelah Selatan
berbatasan dengan : Propinsi Jambi dan laut Jawa. - Sebelah Barat berbatasan
dengan : Malaysia, Singapura dan Propinsi Riau. - Sebelah Timur berbatasan
dengan : Propinsi Kalimantan Barat, Laut Zulu dan Malaysia Timur.
Pasukan TNI dari Satgas TNI Angkatan Darat yang
bertugas menjaga perbatasan RI – Malaysia, selain bertugas menjaga perbatasan
juga mengawasi keluar masuknya masyarakat yang dari Indonesia mau masuk
Malaysia maupun sebaliknya. Secara umum kondisi wilayah Nunukan relatif
kondusif, walaupun kegiatan penyelundupan miras dan narkoba masih marak
terjadi. Kehadiran Pengamanan Perbatasan dari TNI AD membawa dampak positif
terhadap keamanan diperbatasan, sudah banyak penyelundupan narkoba, minuman
keras, dan penyuludupan perempuan dan anak yang digagalkan oleh satgas
Pengamanan Perbatasan. Diharapkan kedepan dapat lebih ditingkatkan lagi untuk
pengamanan lokasi-lokasi yang dianggap sebagai pintu masuknya jalur narkoba,
TNI AD sebagai satgas Pengamanan Perbatasan harus selalu berkoordinasi terus
dengan pihak Bea Cukai, Imigrasi dan Kepolisian untuk memperkecil ruang gerak
para penyelundup.
TNI saat ini juga terlibat program pembangunan di
perbatasan, oleh sebab itu TNI sedang merencanakan dan melaksanakan pembangunan
pangkalan-pangkalan baru di wilayah perbatasan dan pulau terluar.bahwa
pembangunan pulau terluar yang dilakukan oleh TNI memiliki peran strategis
sebagai implementasi program pemerintah membangun dari pinggiran melalui
peningkatan infrastruktur ekonomi sekaligus menunjang tugas pokok TNI. TNI
memiliki kepentingan melakukan pembangunan di pulau-pulau terluar, perbatasan
dan daerah terpencil, yang terkaitan juga dengan pembukaan sentra-sentra
ekonomi baru, dengan demikian TNI mendukung pemerintah dalam pembanguan di
daerah perbatasan dan pulau terdepan. TNI sendiri berencana membangun sejumlah
fasilitas pendukung di wilayah perbatasan, sarana dan prasaran militer juga
sangat dibutuhkan untuk mewujudkan rasa aman masyarakat perbatasan.
Pemerintah juga
merealisasikan niat untuk memperketat wilayah perairan yang berbatasan baik
darat maupun laut dengan negara tetangga. TNI Angkatan Laut mulai mengerahkan
beberapa kapal perang termasuk TNI Angkatan Udara (AU) terus memperkuat
pertahanan udara NKRI di pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain
seperti di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke, dan Kupang. TNI AU juga
menempatkan pesawat drone (tanpa awak) di Natuna dan Tarakan dengan kemampuan
terbang selama 24 jam sampai 36 jam dengan jarak jangkau 2.000 kilometer untuk
melakukan patroli. Sudah saatnya Indonesia negara yang berdaulat untuk
memperkuat satuan TNI diperbatasan, agar kita dapt disegani oleh Negara
tetangga.***(SP/LKBK65).
_______
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU
SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG”
______
Post a Comment