JAKARTA-Prajurit TNI harus disiplin, taat dan patuh
terhadap hukum, bagi TNI hukum adalah Panglima karena Indonesia adalah negara
hukum. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan
132 peserta Rapat Kordinasi Teknis Polisi Militer (Rakornis POM) TNI di Aula
Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/3/2017).
Panglima TNI menyampaikan kepada
para peserta Rakornis bahwa satuan POM TNI merupakan institusi yang dipercaya
sebagai penegak hukum, maka terlebih dahulu prajuritnya pun harus disiplin,
tertib dan taat hukum. Seperti kata falsafah lebih baik membebaskan orang yang
bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. “Inilah yang perlu
diwaspadai, bila prajurit POM TNI tidak disiplin, tidak mengerti hukum dapat
mengakibatkan degradasi kepercayaan, oleh karena itu pejabat hukum harus
benar-benar orang yang bersih,” imbuhnya.
Rakornis
POM TNI tahun 2017 mengusung tema “Dilandasi Loyalitas, Moralitas dan
Integritas POM TNI Siap Untuk Mewujudkan TNI yang Solid, Kuat, Hebat,
Profesional dan Dicintai Rakyat Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI”.
Panglima TNI menilai tema tersebut selaras dengan semangat pemberantasan tindak
pidana korupsi di lingkungan TNI.
“Dalam waktu dekat saya akan
mengeluarkan Peraturan Panglima (Perpang) yang baru sehingga POM TNI dapat
melaksanakan tugas secara profesional, dalam Perpang tersebut POM TNI bisa
memeriksa personel Angkatan Darat, Laut dan Udara. Komposisi POM TNI kedepan
merupakan gabungan dari matra angkatan,” kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Panglima
TNI juga menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun bersih-bersih terhadap
tindakan korupsi di tubuh TNI. “Saya ingatkan kepada prajurit TNI aktif
tidak akan terlepas dari jeratan hukum walaupun sudah pensiun, pengusutan
tindakan korupsi tidak terbatas waktu,” ucapnya.
“Setiap tindakan korupsi di
lingkungan TNI harus dipublikasikan kepada masyarakat untuk mewujudkan
kepercayaan publik terhadap TNI, sedangkan bagi tersangka korupsi
hukumnya harus seumur hidup,” ujar Panglima TNI.
Mengakhiri pengarahannya Panglima
TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa TNI akan bekerja sama dengan
KPK dan Polri untuk memberantas korupsi, apabila oknum prajurit TNI terbukti
bersalah melakukan tindakan korupsi maka akan lebih berat hukuman yang diterima
daripada masyarakat sipil. “Untuk
menegakkan disiplin hukum dan tata tertib, permasalahan hukum sekecil apapun
harus ditindak. TNI adalah organisasi yang diajari taat hukum dan tahu tentang
hukum, inilah yang menjadi pedoman bagi prajurit TNI,” tutupnya.
Turut
hadir dalam acara tersebut diantaranya Kasum TNI, Para Asisten Panglima TNI,
Komandan POM TNI, Kababinkum TNI, Kapuskes TNI dan Kapuspen TNI.***(SP/LKBK65).
Gambar: Documen Puspen TNI untuk Portal
LKBK65.
___
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU
SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG”
___
___
Post a Comment