KETAPANG-Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat paripurna pendpat akhir
fraksi-fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2013, di ruang paripurna
gedung DPRD Ketapang, Senin,(14/7).
Menurut Humas Sekretariat Daerah Ketapang,bahwa Ketua DPRD Kabupaten Ketapang
Ir.H Kamboja MM, didampingi wakil ketua DPRD Jamhuri Amir SH memimpin jalanya
proses sidang paripurna yang dihadiri Kapolres Ketapang, Ketua Pengadilan
negeri Ketapang, Plt Sekda Drs.H Mahyudin.M.Si, anggota DPRD Ketapang, Asisten
III H Normaniah.S.Sos, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kantor serta kepala bagian
dilingkungan pemkab Ketapang.
Lima fraksi yang menyampaikan tanggapannya masing-masing fraksi Partai
Golkar,fraksi Partai PDI-P. fraksi partai Hanura, fraksi partai Demokrat dan
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan setuju atas Rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang
tahun anggaran 2013, setelah juru bicara dari ke empat fraksi tersebut
sebelumnya menyampaikan saran dan pendapat terhadap di depan forum sidang
paripurna tersebut.
Fraksi partai Golkar dalam tanggapan fraksinya yang dibacakan Gusmani
menyapaikan terimakasih kepada Pemkab Ketapangyang telah menyampaikan RAPBD
Kabupaten Ketapang tahun 2013. Dia menyarana agar Bupati dan Wakil Bupati
segera meresmikan jembatan Kelampai Kendawangan agar masyarakat dapat
menggunakan akses jembatan tersebut.
" Kepada SKPD yang diberikan tanggungjawab untuk menangani atau pekerjaan
yang berkaitan langsung dengan msyarakat agar bertindak cepat,teliti dan tepat
waktu sehingga anggaran tersedia terserap dengan baik ", katanya.
Sementara itu fraksi PDI-P dalam tanggapan yang dibacakan Teris Yohanes
menyranakan afesiensi dan efektivitas administrasi Pemerintah daerah dengan
prinsif transparansi dan mempunyai daya tangkap yang tinggi terhadap
perkembangan masyarakat dan mempunyai akunstabilitas yang memadai serta dapat
serta dapat menjamin pelayanan pemerintah.
" Tidak saja efisiensi dalam pelayananya tetapi juga harus sesuai dengan
aspirasi masyarakat " katanya.
Fraksi Partai Hanura dalam tanggapan yang dibacakan H Dahyan mengatakan
realisasi penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Ketapang yang diserap satuan
kerja perangkat daerah sudah cukup baik, anggaran yang diserap sesuai dengan
yang direalisasikan sampai tahun 2013.
" Namun ada beberap item yang tidak dapat terlaksanan seperti infrastrukur
jalan hanya 60 persen penyerapan angaran ", katanya.
Ia mengharapkan agar misi dan visi Bupati dan wakil Bupati Ketapang dari tahun
2010 -1015 dapat dilaksanakan dengan maksimal.
Demikian juga Fraksi Demokrat dan fraksi PPP memberikan tanggapan mulai dari
pelayanan pelayanan publik, inprastruktur, pendidikan,agama sosial budaya
aparatur, perekonomian, air bersih dan hal hal sekecil apapun disampaikan guna
untuk tercapaianya satu pemahaman bersama atas rancangan RAPBD Kabupaten
Ketapang tahun 2013 sehingga harapan Kabupaten Ketapang semakin maju disegala
bidang.
Setelah mendengarkan tanggapan ke lima fraksi di DPRD Kabupten Ketapang,
akhirnya Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Ir H Kamboja disaksika Wakil Ketua DRPD
Ketapang Jamhuri Amir dan PLT Sekda Drs Mahyudin menanda tangani persetujuan
DPRD Ketapang kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan rancangan Perda ketapang
tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah
Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2013, menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Ketapang.***(lkbk)
Post a Comment