JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
hendaknya segera menyidik mafia minyak dan gas (migas) yang membuat ekonomi
biaya tinggi, oleh Hatta Radjasa dan Muhammad Riza Chalid. Negara ini sengaja
tidak membangun kilang pengolahan minyak mentah, hanya supaya terus-menerus
impor bahan bakar minyak (bbm), sebab dari impor bbm itulah mafia migas meraup
untung sedikitnya Rp 100 miliar per hari atau Rp 36 triliun per tahun.
Hal itu diungkapkan Ferdinand Hutahayan Direktur
Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas
(SKK Migas),dan Syafti Hidayat Direktur Riset
Badan Pemerhati Migas (BP Migas) melalui Siaran
Persnya,Senin (16/06/2014)
“Mafia migas membuat harga bbm menjadi
lebih mahal dari seharusnya. Pengeluaran rakyat dan pemerintah untuk anggaran
bbm, jadi lebih mahal, termasuk bbm untuk mobil-mobil operasional KPK untuk
memburu koruptor. Maka jika KPK berdiam diri atas praktik mafia migas, sama
dengan membiarkan KPK/rakyat diperbudak mafia migas. Jika KPK tidak segera
menyidik mafia migas, maka posisi KPK layak dipertanyakan, ada pihak rakyat
atau malah melindungi mafia migas,”kata Ferdinand Hutahayan dan Syafti
Hidayat.
Selanjutnya,kata Ferdinand dan Syafti,kalau
mafia migas bisa dibasmi, uang rakyat yang dihemat, setara dengan secara gratis
membagi-bagi 50 ribu unit rumah Tipe 36 setiap tahun kepada rakyat. Pembangunan
rumah Tipe 21 sekarang ini sekitar Rp 72 juta per unit. Jumlah 50 ribu unit
rumah adalah angka yang luar biasa, sebab target rumah baru bersubsidi tahun
2014 hanya 75 ribu unit. Jika mafia migas bisa dibasmi, negara ini melakukan
banyak hal menekan jumlah orang miskin, membangun rumah sakit, gedung
sekolah/pendidikan dan banyak lagi. Bisa juga untuk menciptakan lapangan kerja,
supaya Indonesia berhenti "ekspor manusia."
“Aneh bin ajaib, hingga kini Hatta Radjasa
dan Muhammad Riza Chalid tidak berani berbicara mengenai mafia migas. SKK Migas
dan BP Migas, siap berhadapan dengan Hatta Radjasa dan Riza di depan
pengadilan, di depan hukum dan di depan rakyat. Kebenaran selalu menemukan
jalannya sendiri, maka Hatta Radjasa dan Muhammad Riza Chalid jangan berlindung
di balik topeng,ungkap mereka berdua.
Menurut Politisi Partai Golkar Poempida
Hidayatullah, Hatta Radjasa (semasih Menko Perekonomian), menjadi
penyebab kebijakan energi menjadi tidak jelas dan praktik mafia migas sulit
diberantas.
"Mafia
migas gagal dibasmi karena saat Menko Hatta tidak punya konsep mengenai energi
terbarukan. Akibatnya, kita terus impor minyak yang banyak mafia
bergentayangan," kata Poempida di Jakarta. Poempida Hidayatullah
menegaskan, Hatta Rajasa seharusnya bertanggung jawab atas merajalelanya mafia
migas. (Metrotvnews.com, Rabu (11/6/2014) lalu.
Selama ini Indonesia terus bergantung pada
bahan bakar minyak (bbm) impor, sengaja tidak mendirikan kilang pengolahan,
hanya supaya impor jalan terus dan komisi diperoleh mafia.
Menurut penelusuran Soliodaritas
Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) dan Badan Pemerhati Migas (BP Migas), mafia
Hatta-Riza bukan hanya impor bbm untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi
cengkeraman luas dalam seluruh bisnis ekspor-impor migas di Indonesia, termasuk
pembagian ladang minyak kepada perusahaan asing.
"Siapa yang menjadi direksi dan
komisaris di Pertamina, juga keluar dari kantong mafia. SBY gagal membasmi
mafia migas, malah menyuburkan. Ini jadi pertanyaan, SBY tahu tetapi tidak
dibasmi," kata Ferdinand Hutahayan, Direktur Pengolahan SKK Migas.
BP Migas berharap, KPK hendaknya
mendahulukan kepentingan bangsa ke depan ketimbang melindungi rejim Hatata
Radjasa dan Muhammad Riza Chalid. "Puluhan tahun Indonesia tidak mempunyai
kilang pengolahan minyak. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Silakan dijawab oleh KPK,"
tukas Syafti Hidayat, Direktur Riset BP Migas.
Mafia Kakap
Migas di Indonesia dikuasai mafia kakap.
Mafia legendaris sejak jaman Orde Baru adalah Riza, yang kini
"mempekerjakan" Hatta Radjasa sebagai hulu-balang. Mafia
mengendalikan Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), anak perusahan Pertamina
yang bergerak dalam perdagangan minyak. Tugas utama Petral adalah menjamin supply
kebutuhan minyak kebutuhan Pertamina/Indonesia dengan cara impor.
Nilai impor oleh yang sedikitnya Rp 300
triliun per tahun, sejak lama diatur mafia, yaitu Muhammad Riza Chalid.
Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy
pernah mengatakan, Riza sudah dikenal sebagai mafia minyak sejak era
Soeharto. Riza powerful, mengatur berbagai transaksi.
Riza menguasai Petral selama puluhan
tahun, melalui kerja sama dengan lima broker minyak: Supreme Energy, Orion Oil,
Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium -- berbasis di Singapore,
terdaftar di Virgin Island (negara yang bebas pajak). Kelima perusahaan inilah
mitra utama Pertamina/Petral. Tender, hanya formalitas, yang menang adalah
anggota "pasukan lima."
Nama Riza tidak tercantum dalam akte
Global Energy Resources, yang tersurat dalam kepengurusan adalah Iwan Prakoso
(WNI), Wong Fok Choy dan Fernadez P Charles. Namun sesungguhnya, pengendali
adalah Riza. Akan halnya Hatta Radjasa, 10 tahun ini sebagai "kaki
tangan" Riza.
Riza mengatur agar Indonesia bergantung
pada bbm impor yang sedikitnya 200 juta barel per tahun. Kelompok Riza selalu
menghalangi pembangunan kilang pengolahan bbm dan perbaikan kilang minyak di
Indonesia. Kenapa, supaya impor bbm terus berlangsung, sehingga Riza cs
memperoleh untung besar.
Mark Up Harga Impor Minyak
Harga beli minyak mentah Petral sepanjang
tahun 2011 rata-rata US$ 113,95/barel. Padahal, harga rata-rata minyak dunia
jenis brent (kualitas baik) pada tahun 2011 hanya US$ 80-100/barel, di
mana harga tertinggi US$ 124/barel.
Ada mark up harga oleh Petral
minimal sebesar US$ 5 /barel. Jika diaudit lebih rinci, mark up bisa
sampai USD 30/barel. Mafia minyak mengatur untuk membeli minyak mentah dari
Arab/Afrika, lalu diolah di kilang Singapura, baru diekspor ke Indonesia.
Meski ada indikasi terjadi mark up,
menurut Ichsanuddin Noorsy, sulit
mencari auditor yang bisa kita percaya bahwa ada mark up US$ 5 per
barel.
Lalu, siapakah Muhammad Riza Chalid? Dia
adalah WNI keturunan Arab yang dulu dikenal dekat dengan Keluarga Cendana.
Riza, pria berusia 55 tahun ini disebut-sebut sebagai "penguasa
abadi" dalam bisnis impor minyak RI. Dulu dia akrab dengan Suharto,
kini "merapat" ke SBY dan Hatta.
Dirut Pertamina akan gemetar dan tunduk
jika bertemu Riza. Siapa pun pejabat Pertamina yang melawan kehendak Riza, akan
lenyap alias terpental. Termasuk Ari Soemarno, Dirut Pertamina yang tiba-tiba
dipecat.
Ari Soemarno terpental dari jabatan Dirut
Pertamina, hanya karena hendak memindahkan kantor pusat Petral dari Singapura
ke Batam. Riza tidak setuju, maka Ari pun dipecat. Jika Petral berkedudukan di
Batam/Indonesia, pemerintah dan masyarakat akan lebih mudah mengawasi
operasional Petral yang terkenal korup. Ini yang dicegah Riza.
Kalangan perusahaan/broker minyak
internasional mengakui kehebatan Riza sebagai God Father bisnis impor
minyak Indonesia. Di Singapura, Riza dijuluki sebagai Gasoline God Father, sebab
lebih separuh impor minyak RI dikuasai Riza. Banyak sumber mengatakan, bukan
lebih separuh, tetapi seluruh impor bbm Indonesia dikontrol Riza. Tidak ada
yang berani melawan Riza.
Beberapa waktu lalu Global Energy
Resources, perusahaan milik Riza pernah diusut karena temuan penyimpangan
laporan penawaran minyak impor ke Pertamina. Tapi kasus tersebut hilang tak
berbekas, para penyidik pun diam tak bersuara. Kasus ditutup. Padahal itu
diduga hanya sebagian kecil saja.
Hatta Rajasa adalah tokoh yang berada di
belakang Riza. Menurut Majalah Forum Keadilan, dalam menjalankan
operasinya, Riza-Hatta melakuan segala cara.
Hatta dan Riza adalah mafia yang
merekomendasikan 60 persen jago-jagonya sebagai anggota Kabinet Presiden SBY.
Semua biaya, dari Riza. ***(M.Fahrozi Sukarno/lkbk)
Keterangan Gambar : SKK Migas dan BP Migas, mengadukan
mafia migas Hatta Radjasa dan Muhammad Riza Chalid kepada Komisi Pemberantasan (KPK) ,Senin (16/6),
yang menghisap darah rakyat sedikitnya Rp 36 triliun per tahun. ***(doc.Ist)
Post a Comment