Oleh : Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono
Politik itu mengandung banyak hal. Banyak pengertian. Banyak cakupan.
Banyak prinsip. Banyak cara. Dan banyak istilah.
Politik adalah siasat. Juga cara. Juga etika. Juga tujuan.
Di bagian ini saya ingin mengajak Anda semua untuk memahami satu hal penting
dalam politik, yaitu makna konsensus, kompromi dan take and give (saling
memberi dan menerima).
Terus terang sejak saya mengemban tugas sebagai Presiden, saya sungguh
menyadari pentingnya konsensus, kompromi, dan take and give. Untuk
sebuah tujuan yang baik, saya juga sering melakukan hal-hal itu. Kita tidak
bisa harus selalu menang atau harus menang. Kita terkadang harus mengalah untuk
sebuah kebaikan. Kita juga sekali-kali harus mencari 'jalan tengah' agar
terjadi mufakat atau kesepakatan.
Jika pemimpin sekali-kali harus mengalah dan bersedia untuk membangun kompromi
dan konsensus, bagi saya tidak berarti pemimpin itu lemah. Sepanjang pemimpin
itu tetap memegang teguh tujuan. Sepanjang manfaatnya jauh lebih besar daripada
mudaratnya. Dan, yang terpenting, sepanjang kompromi itu tidak menganggu
kerangka kehidupan bernegara yang diatur dalam konstitusi, serta tidak menabrak
prinsip-prinsip moral yang tidak boleh dikorbankan.
Tetapi, jika kita harus bersedia berkompromi dan take and give tidak
berarti ini sebuah politik daging sapi yang mengabaikan rasa keadilan rakyat.
Atau tindakan kongkalikong yang hanya akan merugikan negara.
Pemimpin itu memang harus kokoh dan tidak boleh goyah jika harus menegakan
prinsip. Tetapi, dalam interaksinya ~ dengan siapa pun ~ harus tetap luwes.
Bahkan, seorang pemimpin itu juga bertindak sebagai consensus builder.
Saya jadi ingat apa yang dikatakan Thomas Jefferson bahwa dalam hal prinsip
kita harus kokoh seperti batu, tetapi kalau soal 'gaya' kita harus mengikuti
arus. "In matters of principle, stand like a rock; in matters of taste,
swim with the current.".
Dalam implementasinya, ketika harus membahas dan menetapkan APBN meskipun
pemerintah dengan matang dan melalui proses yang sistemik telah menyusun
Rancangan APBN, tetapi tetap ada kompromi dan kesepakatan yang harus saya
bangun beserta DPR RI. Kalau tidak, bisa saja terjadi deadlock yang akan
sangat menganggu pembangunan dan perekonomian kita. Yang saya maksudkan
kompromi bisa menyangkut besara alokasi anggaran terhadap sasaran-sasaran
tertentu, ataupun besaran asumsi yang berlaku dalam APBN tersebut.
Apa yang terjadi di Amerika Serikat bulan Oktober 2013, yaitu terjadinya shutdown
atau tidak dibiayainya kegiatan pemerintah federal menjadi perhatian dunia.
Kongres dan Senat tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan oleh Presiden
Obama, sehingga anggaran tidak bisa dicairkan atau dialirkan. Komentar banyak
pihak terhadap politik Amerika seperti itu macam-macam. Ada yang mengatakan
itulah harga yang harus dibayar oleh rakyat Amerika ketika politisinya tidak
bisa membangun konsensus dan kompromi. Ada yang bilang bahwa semua itu terjadi
karena baik Demokrat maupun Republik mempertahankan gengsi masing-masing. Ada
yang bilang untung yang mengalami kemelut politik seperti itu adalah Amerika
Serikat ~ negara yang kuat dan kaya. Bayangkan kalau negara lain, ceritanya
akan beda. Bahkan ada pula yang berkomentar agar hati-hati mengadopsi sistem
politik Amerika Serikat, karena tidak sedikit masalah yang bisa timbul.
Take and give yang ditabukan, dan harus kita perangi habis-habisan,
adalah kongkalikong untuk bagi-bagi anggaran. Saya kira publik sudah tahu bahwa
banyak pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPR, dari partai
manapun, dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta, yang merugikan keuangan
negara. Ini sudah termasuk korupsi.
Saya pernah dilapori oleh menteri berkaitan dengan hal ini:
"Bapak, ini ada permintaan anggaran di luar yang kita bahas. Di luar baik
yang ada di RAPBN, maupun apa yang telah kita bicarakan sebelumnya. Jumlahnya
cukup besar ~ ratusan miliar rupiah."
"Bagaimana munculnya?" tanya saya.
"Ya katanya angka itu muncul setelah diadakan pembahasan di DPR."
"Apa termasuk kategori yang sering saya katakan ~ ada kalanya kita
bersepakat kalau ada usulan DPR yang tepat dan baik," tanya saya lagi.
"Sepertinya tidak termasuk golongan itu," jawab menteri saya.
"Itu berbahaya. Saya khawatir kalau ada apa-apanya. Pastikan semua melalui
proses yang benar. Termasuk benar peruntukan dan besarnya. Itu uang rakyat. Dan
mari kita amankan teman-teman kita baik yang ada di DPR maupun di
pemerintahan."
Kompromi dan saling memberi dan menerima juga dilakukan di antara sesama
partai-partai politik yang ada dalam barisan koalisi, mengingat kepentingannya
juga berbeda-beda. Win-win solution sering menjadi solusi yang
sesungguhnya.
Lebih luas lagi sebenarnya take and give juga berlaku dalam kerja sama
internasional. There is no free lunch. Tidak ada yang gratis. Begitu
isitlahnya. Dalam membangun kerja sama investasi dan perdagangan misalnya,
selalu ada prinsip saling menguntungkan dan untuk kepentingan bersama. Bahkan
dalam dukung mendukung pencalonan keanggotaan di berbagai badan PBB, dengan
negara-negara sahabat kita sering menjalankan kebijakan saling dukung.
Hakikatnya juga saling memberi dan menerima. ***
*) Dikutip dari: Susilo Bambang Yudhoyono, 2014, Selalu Ada Pilihan, Jakarta:
Penerbit Buku Kompas, halaman 629-631.
Post a Comment