Jokowi & Cawapres Emban Tugas Berantas Mafia Ekonomi Hukum

JAKARTA - Jokowi dan siapa pun yang menjadi cawaspres, mengemban tugas memberantas mafia ekonomi dan hukum, yang selama ini membuat rakyat menderita dan jumlah orang miskin sulit dikurangi.

"Jokowi harus memilih pasangan yang bisa membantu memberantas mafia ekonomi hukum," kata Sekjen Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustaaf Patty, di Jakarta Senin (21/4).

Utje mengatakan, rakyat sudah muak atas aniaya bandar-bandar politik, aliansi penguasa-pengusaha. Pengelolaan pemerintahan 10 tahun terakhir yang memberi "kue-kue" merata ke semua golongan, hanya menjadi arena pertarungan aliansi penguasa-pengusaha.

"Impor migas yang tiada henti, merupakan contoh produk mafia pencari komisi (rent seeking). Kita bukan tidak mampu membangun kilang pengolahan minyak mentah, tapi sengaja tidak dibangun agar kebutuhan konsumsi dalam negeri tetap diimpor. Ini bagian dari siasat agar mafia migas tetap memperoleh komisi." katanya.

Dalam mafia hukum, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang didirikan Presiden SBY, ternyata tidak berlanjut, hanya menjadi jargon SBY guna pencitraan. Mafia di Mahkamah Konstitusi (MK), dan jelas merupakan mafia yang bukan baru terjadi, bukti kuat mafia peradilan.

"Ketergantungan impor pangan juga dipelihara. Dengan nilai impor pangan tahun 2013 yang sekitar Rp 320 trilun, adalah nilai yang sangat besar. Jika rent seeker memperoleh 10% atau Rp 32 triliun, tak terbilang pengorbanan rakyat untuk menghidupi aliansi pengusa-pengusaha, jelas Utje.

Kekurangan pasokan listrik bukan tidak diketahui sejak awal sehingga tahu persis kapan kapasitas harus ditambah, adalah contoh cerdik-pandai yang pura-pura bodoh. Krisis sengaja diciptakan, sebab dalam situasi kacau itulah rent seeker bisa leluasa.

Utje juga menyebut perbaikan jalan raya di Pantura yang disengaja tidak pernah tuntas, adalah lakon yang bisa dilihat rakyat secara langsung. Semua demi mafia proyek.

Standar miskin Rp 1,2 juta per bulan untuk 4 orang (suami-istri dengan 2 anak), adalah pengelabuan yang tidak masuk akal. "Jumlah orang miskin disulap menjadi hanya 28 juta jiwa, padahal dengan standar PBB US$ 2 per hari, jumlah orang miskin adalah sekitar 108 juta jiwa," pungkas Utje.***(RJ)